"Hari ini, tepat tanggal 30 Juli menjadi momentum untuk melihat atau merefleksi kerja-kerja kita bersama," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan setelah UU tentang Pemberantasan TPPO diundangkan pada 2007, setahun kemudian pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Baca juga: Menteri Bintang tekankan sinergi multi pihak tangani TPPO
Saat ini, Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) dijabat oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menggantikan Menteri PPPA Bintang Puspayoga.
"Sekali lagi ini semua adalah pemerintah yang bekerja. Jadi tidak melihat siapa ketua hariannya, tetapi kita ingin lebih memantapkan lagi," kata dia.
Pihaknya menekankan penguatan kelembagaan di daerah dalam penanganan TPPO.
"Karena kami melihat daerah juga ada kebingungan dengan adanya pergantian komposisi ya dari sisi kepemimpinan dan sebagainya di gugus tugas pusat. Maka kemudian yang harus kita perkuat adalah di tingkat daerah," katanya.
Pemerintah akan segera menyiapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) 2025-2029.
"Ini tentunya akan perlu adanya modifikasi-modifikasi di dalam rencana aksi nasional terkait dengan TPPO, mengingat bahwa modus TPPO sekarang ini semakin berkembang dengan adanya modus dengan menggunakan teknologi," kata Ratna Susianawati.
Baca juga: BP2MI Banten cegah 1.919 orang jadi korban TPPO melalui Bandara Soetta
Baca juga: Bareskrim ungkap kasus TPPO modus eksploitasi prostitusi di Australia
Baca juga: Komnas Perempuan: Perlu kebijakan kuat cegah TPPO di ranah online
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
