"Kami mohon kepada rekan-rekan Kapolres yang daerahnya rawan, tolong didalami lagi. Tolong proaktif apakah kerawanan ini benar-benar," kata Verdianto dalam paparannya pada rapat koordinasi membahas pengamanan pilkada 2024, di Denpasar, Bali, Selasa.
Baca juga: Lemhannas petakan daerah rawan konflik pilkada
Menurut dia, para Kapolda dan Kapolres dapat melakukan beragam upaya penanggulangan konflik, seperti sosialisasi pemilu damai hingga pengetatan pengamanan pilkada.
Tidak hanya itu, kata dia, jajaran Polri di daerah juga harus berkoordinasi dengan TNI dan aparat keamanan setempat demi menjaga kondusifitas pilkada 2024.
Dengan adanya kerja sama yang baik, Verdianto yakin daerah yang sebelumnya dicap sebagai wilayah rawan pemilu dapat menjalankan pilkada dengan lancar dan aman.
Polri telah memetakan beberapa wilayah rawan pemilu berdasarkan tujuh dimensi.
"Tujuh dimensi itu ada dimensi penyelenggara keamanan, dimensi peserta, dimensi masyarakat, dimensi potensi gangguan, dimensi ambang gangguan dan dimensi gangguan nyata," kata dia.
Baca juga: Bawaslu sebut sembilan provinsi paling rawan pada Pilkada 2020
Berdasarkan tujuh dimensi itu tercatat ada delapan provinsi yang masuk kategori rawan, di antaranya Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nanggroe Aceh Darusalam.
Selain itu, Polri juga mencatat ada 20 kabupaten yang dinilai rawan dalam menggelar pilkada. Ke-20 kabupaten itu di antaranya Maybrat, Deiyai, Membramo Raya, Sarmi, Sula, Boven Digoel, Manokwari Selatan, Nabire, Jayapura, Supiori, Sorong Selatan, Yapen, Bualemo, Mimika, Puncak Jaya, Nduga, Malaka, Aceh Utara, Kota Jaya Pura, dan di Kota Jakarta Pusat.
Terakhir Polri juga memetakan dua wilayah dengan kategori sangat rawan yakni Kabupaten Yahikumo dan Puncak.
Baca juga: Menkopolhukam: Tiga provinsi Tanah Papua rawan keamanan saat pilkada
Baca juga: Bawaslu telah komunikasi dengan Polda-Pemda soal Pilkada Jakarta rawan
Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
