Kementerian Kelautan berhasil menjaga tren keberterimaan produk perikanan ke pasar ekspor. Selama semester I 2024, produk perikanan Indonesia telah menjangkau 118 dari 195 negara di dunia
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengantarkan produk perikanan tembus ekspor hingga ke 118 negara.
"Kementerian Kelautan berhasil menjaga tren keberterimaan produk perikanan ke pasar ekspor. Selama semester I 2024, produk perikanan Indonesia telah menjangkau 118 dari 195 negara di dunia," kata Kepala BPPMHKP KKP Ishartini dalam konferensi pers Kinerja Semester I KKP di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan bahwa jumlah tersebut mengalami tren peningkatan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023, yakni 102 negara.
KKP mencatat beberapa negara tujuan ekspor di 2024. Dari 118 yang berhasil menjadi tujuan ekspor antara lain Korea, Australia, Jepang, China, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Italia, Belgia, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.
"Hal itu juga lakukan didukung dengan berbagai kerja sama dengan negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Korea, Norwegia, Jepang, yang sudah memberikan pengakuan terhadap BPPMHKP sebagai otoritas penjamin mutu perikanan dan hasil perikanan," ujarnya.
Ia menuturkan, keberterimaan produk tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah registrasi unit pengolah ikan (UPI) melalui BPPMHKP selaku Otoritas Kompeten, yang terdaftar di negara mitra.
"Alhamdulillah, ini sekaligus menunjukkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKHP) KKP juga diakui negara lain," ujarnya.
Per 25 Juli 2024, Ishartini menyebut ada 2.201 nomor register yang terdaftar sebagai eksportir ke sejumlah negara di antaranya; 176 UPI ke Uni Eropa dan Norwegia, 629 UPI ke Korea Selatan, 58 UPI ke Arab Saudi, 316 UPI ke Kanada, 448 UPI ke Tiongkok, 559 UPI ke Vietnam, dan 15 UPI ke Eropa Timur.
"Awal Juli kemarin, ada penambahan 50 UPI terdaftar di Tiongkok, 16 UPI persetujuan tambahan dan terdaftar di Korea, serta 4 UPI ke Kanada," jelasnya.
Di tengah transformasi kelembagaan BPPMHKP, Ishartini menegaskan telah ada notifikasi kepada World Trade Organization (WTO) terkait perubahan peran tersebut.
Termasuk juga penjelasan atas format baru sertifikat kesehatan serta lembaganya sebagai quality assurance produk kelautan dan perikanan.
"Kita sebagai quality assurance produk kelautan dan perikanan perlu meyakinkan negara-negara tujuan ekspor bahwa perubahan ini tidak mempengaruhi mutu dan kualitas produk perikanan Indonesia," tegasnya.
Ishartini menambahkan selama periode Januari-Juni, BPPMHKP berhasil mendampingi pelaku UMKM untuk menatap pasar ekspor. Seperti yang dilakukan unit pelaksana teknis (UPT) Medan yang mengantar UMKM Raja Patin dengan produk kerupuk menjangkau Malaysia.
"Kami memberikan layanan optimal kepada masyarakat, termasuk ke UMKM," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan kualitas atau penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.
"Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya hayati ikan agar tetap sehat, bermutu, dan bebas mikroplastik," kata Trenggono.
Baca juga: Indonesia-Prancis inisiasi bentuk MRA mutu dan keamanan perikanan
Baca juga: KKP ungkap impor produk perikanan semester I 2024 turun 35,15 persen
Baca juga: KKP: PNBP perikanan tangkap semester I 2024 capai Rp533 miliar
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
