TPPO merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan dari lintas negara, sehingga kelompok pelaku kejahatannya bisa berasal dari negara-negara yang berbedaJakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menekankan pentingnya sinergi dan komitmen semua pihak terkait dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Hal yang terpenting adalah penguatan komitmen, kepedulian, dan sinergi dengan para pihak untuk mencegah dan menangani TPPO secara cepat, terkoordinasi, sinergi, komprehensif, dan sistematis dari hulu sampai hilir," kata Bintang Puspayoga di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menteri Bintang minta masyarakat lebih waspadai modus-modus TPPO
Dikatakannya, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Ada berbagai modus operandi dalam TPPO yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
"TPPO merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan dari lintas negara, sehingga kelompok pelaku kejahatannya bisa berasal dari negara-negara yang berbeda," katanya.
Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya konkret untuk menurunkan angka perdagangan orang di Indonesia melalui berbagai regulasi, serta program yang efektif dalam menangani masalah ini, salah satunya melalui KemenPPPA yang telah menerbitkan PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO Berbasis Masyarakat.
Baca juga: Kepala BP2MI ungkap alasan sebut sosok T dalam rapat terbatas
"Kami mendiseminasikan Permen ini sebagai acuan bagi masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemda kabupaten/kota termasuk desa, dalam membantu menghilangkan faktor yang menyebabkan terjadi TPPO sedini mungkin dan mencegah terjadinya keberulangan masyarakat menjadi korban TPPO," kata Bintang Puspayoga.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 30 Juli sebagai Hari Dunia Anti Perdagangan Orang.
Menteri Bintang Puspayoga berharap peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024 dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk bersama-sama menurunkan angka perdagangan orang di Indonesia.
Baca juga: Kepala BP2MI sebut beri identitas sosok T ke penyidik
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
