"Rumah-rumah ini dulunya ditempati oleh para pensiunan pegawai PJKA dengan sistem sewa," kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo, Selasa.
Namun, lanjut dia, rumah-rumah tersebut ditempati oleh keturunan para pensiunan pegawai tersebut tanpa perikatan kontrak.
Ketujuh rumah tersebut berlokasi di Jalan Kedungjati, Jalan Yogya, Jalan Kariadi, serta Jalan Gundih, Kota Semarang.
Ia menjelaskan upaya persuasif sudah dilakukan PT KAI dengan mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali.
Namun, lanjut dia, tidak ada itikad baik dari para penghuni untuk menyerahkan aset BUMN tersebut.
"Upaya tegas dilakukan untuk mengosongkan ketujuh rumah tersebut," tambahnya.
Dalam pelaksanaan pengosongan aset tersebut, KAI berkoordinasi dengan personel TNI/ Polri untuk pengamanan.
Selain itu, kuasa hukum PT KAI juga menunjukkan dasar hukum pengosongan rumah yakni sertifikat HGB yang dikuasai oleh BUMN tersebut.
Pengosongan rumah sendiri sempat ditentang oleh para penghuni rumah yang meminta agar ada keputusan pengadilan dalam upaya paksa tersebut.
Baca juga: KAI gandeng Kementerian ATR/BPN untuk amankan aset perusahaan
Baca juga: KAI terapkan GCG dalam tertibkan aset perusahaan
Baca juga: KAI komitmen jaga aset demi kepentingan negara
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
