“Opini WTP tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga meningkatkan rating dan citra positif para pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, opini WTP mendorong perbaikan tata kelola good governance dalam mendukung pencapaian visi dan misi entitas dan merupakan cerminan atas tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 12 Laporan Keuangan (LK) kementerian/lembaga tahun 2023 di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pihaknya turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang inklusif dan berkualitas.
Pemeriksaan BPK dinilai harus mampu memberikan pandangan yang komprehensif dan terarah atas capaian kinerja pemerintah sesuai dengan rencana strategis pemerintah yang telah ditetapkan, serta berkualitas dan wajib untuk selaras (inline) dengan rencana strategis kementerian/lembaga.
Hasil pemeriksaan yang berkualitas diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap upaya optimalisasi pencapaian visi dan misi pemerintah yang tertuang pada visi dan misi kementerian/lembaga. Untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut, lanjut dia, maka diperlukan pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance).
"Pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang antara akuntabilitas dan fleksibilitas. Pelaksanaan kegiatan tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang hanya berorientasi pada proses semata, namun harus lebih berfokus pada pencapaian output dan outcome yang bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Nyoman menyampaikan bahwa BPK berperan penting bagi pemerintah sebagai quality assurance dalam pencapaian visi dan misi dengan memastikan adanya good governance pada setiap kementerian/lembaga. Salah satu indikator good governance adalah opini hasil pemeriksaan atas LK.
“Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Untuk memperoleh opini WTP, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif,” kata Anggota I BPK.
LHP 12 kementerian/lembaga yang disampaikan tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Dewan Ketahanan Nasional.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
