Indonesia butuh presiden yang cerdas dan kuat, tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alamJakarta (ANTARA News) - Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mengemukakan pendapatnya tentang presiden baru yang terpilih dari Pemilihan Umum tahun ini harus mewujudkan pembangungan berbasis rakyat.
Menurut Andiko, Direktur Eksekutif HuMa, calon presiden hendaknya memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan kepentingan rakyat berbasis hak dan mampu mengembangkan model ekonomi berkelanjutan.
"Indonesia butuh presiden yang cerdas dan kuat, tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Di masa depan, kita akan berangkat dari model ekonomi yang sustain dan ramah lingkungan," kata Andiko pada jumpa pers Menyambut Pemilu 2014: Pembangunan Rendah Karbon Berbasis Hak sebagai Masa Depan Indonesia, di Setiabudi Building, Kuningan, siang ini.
Presiden yang baru terpilih nanti harus melakukan tinjauan mendalam, baik secara horizontal maupun vertikal terhadap peraturan dan perizinan terkait lingkungan hidup yang sudah ada. Presiden baru, lanjutnya, mau melakukan resolusi konflik pengelolaan sumber daya dan ketimpangan agraria.
"Memperluas wilayah kelola dan hak masyarakat. Memberikan ruang luas kepada masyarakat untuk kelola. Presiden baru mau melakukan pembaruan kebijakan mendasar," kata Andiko.
Chalid Muhammad dari Institut Hijau Indonesia mengatakan, sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004, HuMa mencatat sebanyak 194.056 orang meninggal dan hilang karena bencana.
Sementara itu, penduduk yang mengungsi berjumlah 6. 863.249 jiwa. Data tersebut dihitung sejak bencana tsunami Aceh tahun 2004 hingga bulan September 2013 sehingga belum termasuk bencana Sinabung.
"Tren meningkat dari tahun ke tahun karena kualitas lingkungan hidup menurun akibat eksploitasi besar-besaran," kata Chalid pada acara yang sama.
Kegiatan yang berhubungan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah bagian kecil dari usaha untuk memulihkan daya dukung lingkungan, koreksi terhadap kesalahan pengelolaan sumber daya alam di masa lalu, dan landasan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis rakyat.
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014
