Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran daring Disaster Briefing Karhutla yang diikuti di Jakarta, Senin, mengatakan, pemerintah daerah melalui satuan tugas gabungan yang sudah dibentuk diperintahkan untuk terus memaksimalkan upaya penanggulangan pada lahan yang terbakar agar jangan sampai terus meluas.
Di sisi lain BNPB juga mendorong satuan tugas di daerah untuk tidak mengendorkan upaya pencegahan dengan terus mengawasi hutan dan lahan yang sudah atau rawan terbakar, baik dari udara maupun darat.
Hal itu, menurut dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagaimana arahan dari Kepala BNPB untuk memastikan lahan dalam keadaan basah sehingga dampak perluasan karhutla bisa diminimalisasi.
Berdasarkan hasil pantauan satelit tim BNPB secara umum di wilayah Indonesia bagian barat selama periode tersebut belum didapati sebaran awan penghujan yang memungkinkan kerawanan lahan terbakar masih tinggi.
"Meskipun memang diumumkan El Nino sudah tidak ada, Agustus diramalkan sudah masuk periode La Nina yang kita harapkan akan ada hujan yang cukup berarti untuk membasahi lahan. Namun saat ini Jawa, Sumatera dan sebagian Kalimantan masih sangat terbuka tidak ada awan hujan, tidak ada fenomena atmosfer MJO," kata dia.
Abdul mengungkapkan, kondisi tersebut sejalan dengan data dari pusat pengendalian operasi setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Terhitung sejak dasarian II Juli 2024 mayoritas lahan mineral, gambut dan hutan perbukitan di Sumatera, Jawa dan sebagian Kalimantan (Kalimantan Barat, Tengah, Utara, Selatan) dalam keadaan kering yang berpotensi memicu terjadi perluasan wilayah sasaran karhutla.
"Ada faktor kelalaian manusia dalam hal ini. Misal kami menerima laporan warga menghidupkan api unggun dan tidak terkendali memicu kebakaran di perbukitan Pager Watu Malang Jawa Timur," ujarnya.
Data inventaris BNPB mencatat pada 22-28 Juli 2024 ada sebanyak 24 kasus karhutla; meliputi Kabupaten Merangin (2,5 hektare), Sarolangun (22 hektare), Banyuasin (4,1 hektare), Musi Rawas (6,1 hektare) Ogan Ilir (4,3 hektare).
Selanjutnya, Kabupaten Belitung Timur (1,89 hektare), Aceh Selatan (8 hektare), Aceh Besar (3,7 hektare), Gayo Lues (8 hektare), Aceh Jaya (3,7 hektare), Nagan Raya (12 hektare), Bener Meriah (10 hektare).
Kemudian Kabupaten Karo (20 hektare), Toba (7 hektare), Padang Sidempuan (5 hektare), Lima Puluh Kota (2 hektare), Kampar (1 hektare).
Kalimantan (33 hektare), Kabupaten Cirebon (8 hektare), Pati (5 hektare), Tegal (1 hektare), dan Malang (20 hektare).
"Pemerintah daerah sudah menerapkan status siaga karhutla sehingga memungkinkan BNPB memberikan bantuan melekat yang hasilnya sebagian besar kejadian karhutla itu berhasil di atasi," ujarnya.
Baca juga: Karhutla di Aceh meningkat, capai 3.090 hektare hingga Juli 2024
Baca juga: Status karhutla Kubu Raya memasuki tanggap darurat
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
