Dahlan: KPK masih dibutuhkan lima tahun lagi

Makassar (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mengatakan keberadaan dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dibutuhkan di Indonesia hingga lima tahun lagi.

"KPK memang lembaga sementara, tetapi dalam lima tahun ke depan Indonesia masih membutuhkan KPK seperti sekarang ini," kata Dahlan dalam Debat Bernegara antara 11 peserta Konvensi Calon Presiden di Partai Demokrat di Makassar, Rabu (5/3) malam.

Dahlan, yang juga salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, manyampaikan rasa hormat atas kinerja KPK selama ini.

Ia menilai bahwa penindakan KPK selalu berdasarkan pada bukti penerimaan aliran dana kepada para koruptor.

"KPK selama ini tidak memperkarakan orang yang tidak terima uang, bukan persoalan hanya kesalahan administrasi. Artinya KPK memang menindak orang yang terima uang," ujarnya.

Dahlan mengatakan langkah tersebut tepat, sebab banyak juga pengelola pemerintahan yang kurang baik dalam menyelenggarakan administrasi tetapi tidak menerima aliran dana atau melakukan tindak korupsi.

"Demikian juga sebalikanya banyak orang yang administrasinya baik, tetapi dia korup, dia terima uang haram," katanya menambahkan.

Lebih lanjut Dahlan meyakini bahwa tindakan korupsi sebetulnya cenderung dilakukan bukan berdasarkan kemiskinan melainkan kerakusan.

"Korupsi itu sifat rakus dasarnya, bukan karena miskin. Oleh karena itu saya setuju kalau koruptor dimiskinkan semiskin-miskinnya," ujar dia.

Sementara itu, salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat lain, Sinyo Harry Sarundajang, mengatakan bahwa Indonesia saat ini belum mampu membangun sistem yang efektif mencegah aparat tidak korupsi atau menerima suap.

"Belum mampu Indonesia membangun sistem efektif untuk mencegah aparat tidak korupsi atau menerima suap dan sebagainya. Itu yang harus kita pecahkan," ujar Sinyo, yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara itu.

Ia juga menyarankan agar sikap antikorupsi harus dipupuk sejak usia dini sebagai langkah pencegahan tindakan pidana tersebut di kemudian hari.

Penindakan dan pencegahan korupsi menjadi salah satu topik dalam tema hukum dan ekonomi yang dibahas dalam debat antara 11 peserta Konvensi Capres Partai Demokrat di Makassar.

Dahlan dan Sinyo tergabung dalam debat sesi kedua bersama Ali Masykur Musa, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto dan Hayono Isman.

Sementara di sesi pertama menampilkan debat antara Anies Baswedan, Gita Wirjawan, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman dan Marzukie Alie. (G006/M026)