“Eksekutif telah melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP Plus dan KJMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Heru dalam rapat pemandangan umum terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di Gedung DPRD Jakarta, Senin.
Heru memaparkan, pada tahap pertama tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 674.599 penerima dan bantuan KJMU kepada 15.153 penerima.
Sedangkan pada tahap kedua tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 656.390 penerima dan bantuan KJMU kepada 19.042 penerima.
Baca juga: Jaktim ancam cabut KJP dan bansos bagi warga yang terlibat tawuran
Baca juga: KJP Plus tahap 1 gelombang dua mulai cair Jumat sore
Penjelasan Heru tersebut menanggapi pertanyaan beberapa fraksi dalam rapat tersebut yang menyoroti tentang pendataan KJP Plus dan KJMU yang dinilai lemah dalam koordinasi.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Mardono
menyampaikan bahwa pendataan KJP Plus dan KJMU semrawut.
Dia menyampaikan, akibat pendataan itu, banyak penerima KJP Plus dan KJMU terhapus dari daftar bantuan sosial (bansos) pendidikan tersebut.
Menjawab hal tersebut, Heru menjelaskan untuk mempermudah layanan KJP Plus dan KJMU, pihaknya telah menyediakan posko (helpdesk) pelayanan KJP Plus dan KJMU di tingkat kota administrasi.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
