BRIN: Pendidikan di IKN mesti prioritaskan penduduk lokal

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Iskandar Agung mengatakan, peta jalan pendidikan yang disusun untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) mesti memprioritaskan penduduk lokal.

“Pendidikan di IKN mesti memberikan prioritas-prioritas tidak hanya kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan, tetapi yang paling utama itu kepada penduduk lokal,” kata Iskandar dalam diskusi tentang peta jalan pendidikan di IKN yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Ia mengemukakan, peta jalan pendidikan di IKN yang pertama harus fokus pada pembangunan fisik dan sarana, misalnya tenaga kependidikan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi yang kompeten.

“Di daerah-daerah IKN kalau perlu lebih banyak diterjunkan guru-guru penggerak, kalau perlu juga kita melakukan seleksi yang tepat dengan memberikan insentif-insentif tertentu,” ujar dia.

Ia menyarankan pembangunan pendidikan di IKN sebaiknya mengarah kepada konsep pendidikan abad 21, yakni untuk membangun ekosistem pendidikan terbaik dan sesuai talenta masa depan dengan intervensi di tingkat kejuruan, serta meningkatkan ketersediaan pendidikan tersier lanjutan di bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika atau STEM dan manajemen, juga memastikan pendidikan
berkualitas tinggi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurutnya, perlu kontribusi lebih dari guru yang dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola pembelajar untuk menghasilkan siswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompeten di bidangnya.

“Guru-guru yang kompeten itu memiliki ciri-ciri berkarakter, memiliki literasi membaca, menulis, berhitung, budaya, teknologi digital, serta memiliki kemampuan mencipta dan memperbarui,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, guru-guru dan tenaga pendidik di IKN juga mesti memiliki kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah
masalah, serta komunikatif dan mampu berkolaborasi.

Menurutnya, guru-guru penggerak bisa lebih banyak ditempatkan di IKN untuk membuka peluang pendidikan yang berkualitas di wilayah tersebut.

“Pendidikan yang berkualitas mampu menciptakan peluang kerja yang berkualitas pula, dan ketika peluang kerja tersebut terbuka, mesti diberikan ke suku-suku setempat atau masyarakat di sekitar IKN untuk pembangunan yang lebih inklusif dan setara,” tuturnya.