Sebagai upaya menyejahterakan masyarakat, kami akan melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di JatengSemarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih dua penghargaan dalam ajang Badan Pangan Nasional (Bapanas) Award 2024 karena menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, di Semarang, Senin, mengatakan, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi Pemprov Jateng dalam mengelola pangan di wilayahnya, khususnya pangan untuk masyarakat.
"Sebagai upaya menyejahterakan masyarakat, kami akan melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Jateng," katanya.
Penghargaan pertama, Pemprov Jateng dinobatkan sebagai Penyelenggara Gerakan Pangan Murah (GPM) Tingkat Provinsi Terbaik II.
Sedangkan penghargaan kedua diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng untuk kategori Integrasi Data Pangan Inovatif pada aplikasi Sislogda (sislogda.jatengprov.go.id).
Ia menjelaskan bahwa program GPM dilakukan secara masif di 35 kabupaten/kota se-Jateng melalui sinergi dengan berbagai instansi.
kHingga Juli 2024, kata dia, telah dilaksanakan sebanyak 808 kali dengan omzet Rp39,7 miliar, atau naik dibandingkan 2023 yang mencapai 553 kali dengan omzet Rp35,59 miliar.
"Kami akan terus mengelola supaya ketersediaan pangan di Jateng ini aman," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Menurut dia, Pemprov Jateng telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan.
Selain GPM, upaya lain yang dilakukan adalah secara rutin melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen, pedagang, maupun konsumen.
"Kami juga ada satgas pangan, ini yang selalu melakukan pengawasan terhadap naik turunnya harga pangan," kata Nana.
Berdasarkan data Dishanpan, stok pangan di kabupaten/kota wilayah Jateng sebagian besar cukup dan surplus.
Bahkan, proyeksi ketersediaan beras pada 2024 mencapai 6.185.220 ton, padahal kebutuhannya mencapai 4.060.888 ton sehingga mengalami surplus 2.124.331 ton.
Sebagai upaya untuk stabilisasi harga pangan, Pemprov Jateng juga bekerja sama dengan instansi lain, seperti BUMN, BUMD, BUMP, gapoktan/poktan, asosiasi, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), dan pelaku usaha lainnya.
Selain itu, juga ada program fasilitasi distribusi pangan (FDP) untuk membiayai pengiriman bahan pangan dari produsen ke konsumen sehingga konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau apabila dibandingkan harga pasar.
Pemprov Jateng juga memfasilitasi Kios Pangan Murah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat bekerja sama dengan kios masyarakat/kios pemerintah desa (BUMDes).
Dalam program tersebut, lokasi diprioritaskan pada desa miskin, desa rawan pangan, desa dampingan dan daerah pantauan inflasi, dengan bahan pangan yang difasilitasi adalah beras dan telur.
Sampai saat ini telah terfasilitasi 350 Kios Pangan Murah di 28 kabupaten/kota, dengan realisasi penyerapan beras 411.675 kilogram dan telur 70.430 kg.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jateng juga memperoleh satu unit mobil yang akan digunakan untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dan bantuan sarana prasarana penguatan logistik pangan untuk menyimpan bahan pangan yang mudah rusak.
Baca juga: Pemprov Jateng optimistis jadi penumpu pangan dan industri nasional
Baca juga: Pemprov Jateng-Pemkot Pekalongan gelar Gerakan Pangan Murah
Baca juga: Pemprov Jateng beri subsidi harga tiga komoditas pangan strategis
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
