"Pak Nusron ini 'kan masih tercatat sebagai Ketua LPP (Lembaga Pengembangan Pertanian) PBNU. Sangat tidak eloklah mengungkapkan pernyataan demikian," kata Suleman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.
Pernyataan Nusron, kata Suleman, justru menjadi tanya bagi elite PBNU. "Pak Nusron ini memang jabatannya dulu di PBNU wakil ketua umum, (tetapi) sekarang dia jadi ketua LPP," ujar dia.
Ia menyebut penurunan jabatan Nusron dari wakil ketua umum menjadi ketua LPP NU sejatinya juga tidak masalah karena dilakukan untuk menegakkan peraturan organisasi.
"Sebab jabatan wakil ketua umum tidak dibenarkan jika dirangkap dengan jabatan politik,” katanya.
Baca juga: Anggota DPR bantah PBNU dan pastikan Pansus Haji bukan urusan pribadi
Lebih lanjut, menurut Sulaeman, pernyataan Yahya Cholil tentang Pansus Haji hanya menjawab wartawan ketika konferensi pers pleno PBNU.
Gus Yahya juga mengatakan kepada wartawan yang bertanya bahwa Pansus haji bukanlah urusan PBNU.
"Namun, karena wartawan tetap memaksa tanya, Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif bahwa pelaksanaan haji bisa dilihat dari respons atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak. Faktanya, kata Gus Yahya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika pansus tetap jalan, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya," ujar Sulaeman.
Sebelumnya, Nusron Wahid membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dan memastikan pembentukan Pansus Haji bukan dalam rangka urusan pribadi.
Baca juga: Wakil Ketua DPR sebut Pansus Haji kerja pada masa sidang selanjutnya
Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi dari anggota, melainkan keputusan resmi pada rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi.
"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pada Minggu (28/7), Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024 sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.
"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta.
Dia berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.
Baca juga: Anggota DPR pastikan Pansus Angket Haji bukan untuk serang PBNU
Baca juga: Cak Imin: Pansus Angket haji tak ada urusan dengan PKB atau PBNU
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
