....Kunci dari implementasi ini, adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota,Bandung (ANTARA) -
Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat memperkuat sinergi dengan pemerintah kota dan kabupaten untuk implementasi pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai Januari 2025.
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menjelaskan opsen ini merupakan salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang dikeluarkan pemerintah pusat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Aturan ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat dan akan berlaku tahun depan. Kunci dari implementasi ini, adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Dedi di Bandung, Senin.
Baca juga: Pembayaran asuransi wajib TPL diusulkan sekaligus dengan pajak STNK
Persiapan dan pembahasan dengan stakeholder, lanjut Dedi, terus dilakukan bahkan dari tahun sebelumnya, untuk menyamakan visi.
"Sekarang ini fokus pada teknis agar nanti ketika implementasi bisa berjalan baik," kata Dedi.
Kebijakan opsen ini, disebutkan Dedi, bakal berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar pada 2025, Bapenda memilih fokus pada pencarian solusi agar penerimaan pendapatan bisa tetap stabil, agar tujuan kebijakan ini bisa terlaksana, yakni pemerintah daerah (Pemda) kabupaten kota bisa mandiri secara fiskal.
Kematangan pengelolaan keuangan diyakini berpengaruh positif pada kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah. Prinsipnya opsen PKB dan BBNKB yang diatur UU HKPD adalah upaya penguatan "local taxing power" dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel.
Opsen menjadi instrumen agar pemungutan pajak lebih bersinergi sekaligus mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Efek jangka panjangnya tetap mengacu pada peningkatan penerimaan pajak. Selain PKB dan BBNKB, satu lagi jenis pajak daerah yang dikenai opsen adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Maka dari itu, semua hal yang berkaitan dengan UU HKPD ini kerap menjadi topik utama dalam setiap agenda besar yang melibatkan stakeholder lain, dengan yang teranyar beberapa hari lalu, Bapenda Jabar menggelar rapat koordinasi dengan mengumpulkan pengelola pendapatan se-Jabar khusus membahas implementasi opsen.
Baca juga: Jatim programkan pemutihan pajak kendaraan bermotor selama 1,5 bulan
Dalam acara yang digelar di Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu, Dedi menekankan kepada seluruh pengelola pendapatan kabupaten/kota untuk sama-sama berjuang dalam meningkatkan kapasitas fiskal APBD.
Ada banyak peran yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota, contohnya adalah meminimalisir jumlah wajib pajak yang memiliki Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), apalagi potensi kendaraan bermotor di Jawa Barat pada akhir 2023 mencapai 16.930.438 unit.
Bentuk sinergitas lainnya dalam penerapan kebijakan opsen ini dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, kemudian diikuti dengan peningkatan Tax Compliance WP sehingga dapat menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan.
Lalu, layanan SAMSAT dan Perbankan harus diperkuat dari sisi penyetoran. Selain itu, bisa berupa Pendataan Bersama, penagihan Bersama dan rekonsiliasi penerimaan, termasuk penguatan dasar hukum dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian dan perbankan.
"Optimalisasi penerimaan pendapatan dengan adanya opsen PKB dan BBNKB ini, kami Pemprov Jabar membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten kota juga instansi terkait. Semua instrumen atau inovasi layanan hingga digitalisasi sudah dalam trek yang baik," tutur Dedi Taufik.
Ditinjau dari sisi lain, berdasarkan data Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), perkembangan Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah di Jawa Barat sudah mencapai 100 persen. Rata-rata indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di kabupaten Kota sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Penilaian ETPD dilihat dari perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan Kartu Kredit Indonesia (dalam transaksi barang dan jasa), serta peningkatan literasi digital masyarakat. Optimalisasi peningkatan ETPD di daerah dapat melalui optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai, optimalisasi digitalisasi di Kawasan pariwisata dan dukungan infrastruktur digital lainnya.
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menjelaskan opsen ini merupakan salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang dikeluarkan pemerintah pusat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Aturan ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat dan akan berlaku tahun depan. Kunci dari implementasi ini, adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Dedi di Bandung, Senin.
Baca juga: Pembayaran asuransi wajib TPL diusulkan sekaligus dengan pajak STNK
Persiapan dan pembahasan dengan stakeholder, lanjut Dedi, terus dilakukan bahkan dari tahun sebelumnya, untuk menyamakan visi.
"Sekarang ini fokus pada teknis agar nanti ketika implementasi bisa berjalan baik," kata Dedi.
Kebijakan opsen ini, disebutkan Dedi, bakal berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar pada 2025, Bapenda memilih fokus pada pencarian solusi agar penerimaan pendapatan bisa tetap stabil, agar tujuan kebijakan ini bisa terlaksana, yakni pemerintah daerah (Pemda) kabupaten kota bisa mandiri secara fiskal.
Kematangan pengelolaan keuangan diyakini berpengaruh positif pada kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah. Prinsipnya opsen PKB dan BBNKB yang diatur UU HKPD adalah upaya penguatan "local taxing power" dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel.
Opsen menjadi instrumen agar pemungutan pajak lebih bersinergi sekaligus mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Efek jangka panjangnya tetap mengacu pada peningkatan penerimaan pajak. Selain PKB dan BBNKB, satu lagi jenis pajak daerah yang dikenai opsen adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Maka dari itu, semua hal yang berkaitan dengan UU HKPD ini kerap menjadi topik utama dalam setiap agenda besar yang melibatkan stakeholder lain, dengan yang teranyar beberapa hari lalu, Bapenda Jabar menggelar rapat koordinasi dengan mengumpulkan pengelola pendapatan se-Jabar khusus membahas implementasi opsen.
Baca juga: Jatim programkan pemutihan pajak kendaraan bermotor selama 1,5 bulan
Dalam acara yang digelar di Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu, Dedi menekankan kepada seluruh pengelola pendapatan kabupaten/kota untuk sama-sama berjuang dalam meningkatkan kapasitas fiskal APBD.
Ada banyak peran yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota, contohnya adalah meminimalisir jumlah wajib pajak yang memiliki Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), apalagi potensi kendaraan bermotor di Jawa Barat pada akhir 2023 mencapai 16.930.438 unit.
Bentuk sinergitas lainnya dalam penerapan kebijakan opsen ini dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, kemudian diikuti dengan peningkatan Tax Compliance WP sehingga dapat menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan.
Lalu, layanan SAMSAT dan Perbankan harus diperkuat dari sisi penyetoran. Selain itu, bisa berupa Pendataan Bersama, penagihan Bersama dan rekonsiliasi penerimaan, termasuk penguatan dasar hukum dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian dan perbankan.
"Optimalisasi penerimaan pendapatan dengan adanya opsen PKB dan BBNKB ini, kami Pemprov Jabar membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten kota juga instansi terkait. Semua instrumen atau inovasi layanan hingga digitalisasi sudah dalam trek yang baik," tutur Dedi Taufik.
Ditinjau dari sisi lain, berdasarkan data Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), perkembangan Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah di Jawa Barat sudah mencapai 100 persen. Rata-rata indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di kabupaten Kota sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Penilaian ETPD dilihat dari perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan Kartu Kredit Indonesia (dalam transaksi barang dan jasa), serta peningkatan literasi digital masyarakat. Optimalisasi peningkatan ETPD di daerah dapat melalui optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai, optimalisasi digitalisasi di Kawasan pariwisata dan dukungan infrastruktur digital lainnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
