Mendagri minta lulusan IPDN jadi birokrat pemerintah yang profesional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terutama calon purnapraja, mampu menjadi birokrat pemerintah yang profesional.

"Adik-adik harus menjadi profesi birokrat pemerintahan yang profesional," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Tito pada Sidang Terbuka Senat IPDN dalam Rangka Wisuda Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2023/2024 di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Mendagri meminta para calon purnapraja tidak terjebak menjadi sarjana yang tidak mau menggunakan keilmuannya sebab lulusan IPDN diharapkan mampu menyelesaikan beragam masalah secara ilmiah, sesuai dengan metodologi yang selama ini diajarkan.

Tito menegaskan hal terpenting dari kelulusan bukanlah gelar semata, melainkan cara dan pola berpikir yang benar. Apalagi selama ini wisudawan IPDN telah mengenyam pendidikan yang tidak sebentar.

"Adik-adik (praja) dididik empat tahun di sini, kemudian bagi magister ditambah lagi dua tahun dan untuk doktor minimal tiga tahun, jangka waktu yang panjang, yang paling utama adalah saya sampaikan Jumat yang lalu changing your mindset, it's not the title you are after," ujarnya.

Selain itu, Tito berpesan kepada lulusan IPDN agar bisa membuat kebijakan yang berdampak baik bagi banyak orang. Ini dapat dicapai dengan mempraktikkan semua ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari.

Mendagri juga menekankan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, tidak hanya dengan mengandalkan ilmu politik, tetapi juga harus diimbangi ilmu lain, seperti sosial, budaya, dan ekonomi.

"Harus dilengkapi juga dengan kemampuan lain, disiplin ilmu yang lain seperti ilmu sosial, ilmu budaya, bahkan karena menangani keuangan daerah, ilmu tentang finance, ekonomi juga harus dikuasai," jelas Tito.

Ia berharap calon purnapraja IPDN dapat membuat sistem birokrasi lebih efektif dan efisien. Apalagi pada tanggal 1 Agustus 2024 mereka akan dilantik secara resmi menjadi birokrat dan disebar ke seluruh Indonesia.

Di lain sisi, Tito juga mendorong lulusan IPDN bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri dengan memanfaatkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Dari LPDP sudah banyak mengirim yang sarjana S1-nya ke luar negeri, program LPDP yang jumlahnya cukup banyak, hampir 10 ribu setiap tahun," ungkapnya.

Terakhir, Tito berharap para calon purnapraja dapat memberikan warna tersendiri di masyarakat, baik berupa kebahagiaan, kebanggaan, maupun manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

"Saya doakan juga pelantikan tanggal 1 Agustus yang akan diikuti yang S1 untuk menjadi birokrat insyaallah juga akan dapat berjalan dengan lancar,” tambah Tito.