Kemendes: Penguatan kompetensi desa dukung implementasi makan gratis

Ini sejalan dengan kebijakan makan gratis bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yang dikembangkan oleh pemerintahan mendatang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyampaikan bahwa penyelenggaraan Penguatan Kompetensi Teknis Vokasi bagi warga desa dapat mendukung implementasi program Makan Gratis.

"Ini sejalan dengan kebijakan makan gratis bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yang dikembangkan oleh pemerintahan mendatang, hal ini akan sangat terdukung dengan program Penguatan Kompetensi Teknis Vokasi," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela.

Nurlaela saat memberikan sambutan, mewakili Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, pada Pembukaan Penguatan Kompetensi Teknis Vokasi dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Jakarta, Senin, menjelaskan Penguatan Kompetensi Teknis Vokasi dapat mendukung implementasi program Makan Gratis.

Sebab warga desa akan dilatih memiliki keahlian vokasi oleh Kemendes PDTT, seperti mengolah berbagai makanan dengan bahan pangan lokal.

Dengan demikian, kata dia melanjutkan warga desa akan mampu menyediakan makanan gratis melalui basis kreativitas, keterampilan, dan keahlian yang mereka miliki berkat adanya Penguatan Kompetensi Teknis Vokasi.

"Warga desa akan mampu menyediakan berbagai menu makanan yang layak dikonsumsi, sehat, dan bergizi," ucap dia menambahkan.

Makan Gratis atau Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sri Mulyani merinci pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Sebagai informasi, program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.