Pembangunan monorel, Pemda DKI-JM belum sepakati PKS

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail (PT JM) hingga saat ini belum menyepakati perjanjian kerja sama (PKS) terkait pembangunan monorel meski telah melampaui tenggat waktu yang sedianya direncanakan final pada akhir Februari ini.

Belum ditandatanganinya PKS dikarenakan keduanya belum sepakat terkait beberapa hal, antara lain adalah hitungan rencana bisnis.

"Kita ingin bukan masalah pembangunannya yang diramaikan tetapi kelanjutannya setelah itu. Kita ingin ini sustainable, nanti jangan sampai baru dibangun lima tahun sudah rugi kalau hitung-hitungannya gak bener," kata Jokowi di Balaikota, Rabu.

Jokowi bersikeras menolak menandatangani PKS jika rencana bisnis PT JM tidak jelas.

"Tarifnya aja belum ketemu, konsep yang diinginkan DKI hitung-hitungannya masuk, jumlah penumpang berapa harus rasional, masuk logika," kata Jokowi.

Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan Dan Transportasi Sutanto Soehodho menambahkan Pemda memang sangat berhati-hati dalam menentukan pasal-pasal dalam PKS.

"Intinya, walaupun dibiayai swasta, kita tidak ingin swastanya bangkrut karena pemerintah menanggung risiko kalau dia pailit. PKS agak lambat itu baik, dari pada rugi," kata Sutanto.

Lebih lanjut, Jokowi tidak menargetkan kapan PKS akan ditandatangani.

Presiden Direktur PT JM John Aryananda membenarkan pihaknya masih harus meyakinkan Pemda DKI terkait rencana bisnis mereka.

"Mereka harus tahu business plan kita, jangan sampai nanti sudah bangun selesai, pengelolaannya macet. Jadi kita harus meyakinkan Pemprov agar dapat dilaksanakan sesuai masa konsensi," kata John.

Menurut PT JM, dalam sehari, diperkirakan jumlah penumpang sebanyak 150 hingga 200 ribu.

"Tarif yang dihasilkan menurut survei itu kira-kira Rp5.500 untuk tahun 2013. Jadi nanti ketika monorel telah beroperasi pada 2017, harus ditambah nilai inflasi," katanya.

Transportasi berbasis rel direncanakan akan melintasi dua jalur sepanjang 30 km, yakni Jalur Green Line (Semanggi-Casablanca-Kuningan-Sudirman-Karet-Semanggi) dan jalur Blue Line (Kampung Melayu-Casablanca-Karet-Tanah Abang-Roxy-Mall Taman Anggrek).

Satu kereta untuk jalur hijau direncanakan akan terdiri dari empat gerbong, sementara untuk jalur biru akan terdiri dari enam gerbong. Keduanya bisa ditingkatkan menjadi sampai delapan gerbong.

"Satu gerbong bisa mengangkut 198-200 orang. Jumlah stasiun 28 unit dengan dua depo. Jumlah kereta untuk fase pertama tujuh kereta yang terdiri dari empat gerbong. Itu untuk jalur hijau. Untuk jalur biru, enam kereta dengan enam gerbong," kata John.

Nilai investasi untuk kereta, stasiun dan depo sekitar Rp10 hingga 11 triliun.

Dalam PKS yang diserahkan Pemda DKI kepada PT JM sebelumnya, memuat dua klausul antara lain:

Pertama, Pemprov DKI memberikan tenggat waktu selama tiga tahun kepada PT JM untuk membangun satu koridor monorel hingga tuntas, jika tidak maka barang-barang termasuk tiang akan menjadi hak milik Pemda.

Kedua, PT JM diharuskan menyerahkan jaminan bank sebesar lima persen dari total keseluruhan investasi pembangunan sarana transportasi massal berbasis rel tersebut.

Apabila PT JM tidak berhasil menyelesikan pembangunan monorel, maka jaminan bank sebesar lima persen tersebut selanjutnya menjadi milik Pemprov DKI.