Ulur waktu, Netanyahu ingin Negara Yahudi diakui

Tuntutan semacam itu bertujuan mengulur waktu dan menyabot perundingan perdamaian."

Ramallah (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Desakan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk memperoleh pengakuan Palestina buat Israel sebagai Negara Yahudi bertujuan mengulur waktu dan menghindari tercapainya perdamaian menyeluruh, kata juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

"Tuntutan semacam itu bertujuan mengulur waktu dan menyabot perundingan perdamaian," ujar Nabil Abu Rdeinah di dalam satu pernyataan resmi bagi Presiden Palestina melalui kantor berita Wafa, Selasa (5/3).

Abu Rdeinah menyatakan, permintaan Netanyahu tersebut ditolak rakyat Palestina dan bangsa Arab.

Didalam pidato selama kunjungannya baru-baru ini ke Washington, Amerika Serikat (AS), Netanyahu kembali mengeluarkan seruan kepada Abbas, agar mengakui Israel sebagai negara buat orang Yahudi.

Netanyahu, yang berpidato di depan peserta konferensi tahunan Komite Publik Amerika-Israel (The American Israel Public Affairs Committee/AIPAC), mengatakan bahwa dirinya siap membuat "perdamaian bersejarah", tetapi tidak tanpa penerimaan Palestina terkait soal negara Yahudi itu.

"Sudah saatnya pihak Palestina berhenti menolak sejarah," ujarnya.

Ia mengingatkan kembali masalah utama ketaksepakatan dalam pembicaraan perdamaian, yang diadakan selama tujuh bulan terakhir.

"Presiden Abbas: Akuilah negara Yahudi dan lakukanlah, anda akan beritahu rakyat anda ... lepaskan fantasi membanjiri Israel dengan pengungsi'," katanya.

Netanyahu menyatakan, jika saja pihak Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, maka "konflik akan berakhir".

Sementara itu, Hanan Ashrawi selaku anggota Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan kantor berita Xinhua bahwa tuntutan Netanyahu tak bisa diterima sebab itu bertolak-belakang dengan aspirasi rakyat Palestina untuk memiliki negara demokratis mencakup semua agama dan ras.

Ia mengatakan, mengakui Israel sebagai negara Yahudi adalah tindakan diskriminasi terhadap suku Arab di Israel yang bukan orang Yahudi.

Pengakuan Palestina atas Israel sebagai negara Yahudi juga dinilai dapat mengakhiri impian ratusan ribu pengungsi Palestina untuk pulang ke rumah yang mereka tinggalkan selama konflik dengan Israel pada 1948.

Pejabat senior Palestian Nabil Shaath mengatakan bahwa tuntutan Netanyahu bagi pengakuan seperti itu, dan sikapnya untuk terus mempertahankan tentara Israel di negara Pasletina masa depan sama sekali ditolak.

Pidato Netanyahu sama dengan pengumuman resmi secara sepihak ia mengakhiri perundingan, ujarnya.

Israel berulang-ulang menyatakan bahwa tak akan ada perjanjian perdamaian tanpa menyelesaiakan masalah pengakuan, dan satu klausul yang berhubungan dengan itu telah dimasukkan ke dalam proposal kerangka kerja Menteri Luar Amerika Serikat (AS) John Kerry yang belum dipublikasikan.

Perundingan perdamaian Palestina-Israel dilanjutkan pada Juli, di bawah pengawasan AS. Namun, para perunding mengumumkan dalam berbagai kesempatan bahwa pembicaraan perdamaian sama sekali belum menghasilkan kemajuan nyata.
(Uu.C003)