Dalam keterangannya di Banyuwangi, Minggu, kerja sama ini untuk mengintegrasikan layanan Satu Peta yang dimiliki oleh Badan Informasi Geospasial untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam layanan publik.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa langkah kerja sama ini akan menjadi acuan bersama untuk meningkatkan pembangunan, dengan kejelasan batas wilayah dalam berbagai tematiknya, akan mempercepat pelayanan yang diberikan kepada publik.
"Di Banyuwangi sendiri memang masih ada sejumlah peta kawasan yang belum sempurna, seperti halnya batas kabupaten di sisi barat dan beberapa hal lainnya," katanya.
Selain itu, lanjut Bupati Ipuk, kerja sama tersebut juga akan menjadi terobosan penting untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.
"Satu Peta ini akan menjadi acuan bersama, baik antar-instansi pemerintah maupun dengan masyarakat. Dengan kesesuaian satu peta tentunya akan memberi kepastian investasi di daerah," ucap Ipuk.
Baca juga: Menteri LHK: Optimalisasi regulasi penting bagi Kebijakan Satu Peta
Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasila (BIG) Prof. Muhammad Aris Marfai menjelaskan bahwa dengan Satu Peta yang mengintegrasikan berbagai jenis Informasi Geospasial Tematik (IGT) bisa mempercepat proses pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan layanan yang berbasis geospasial lainnya.
"Kami sedang mengembangkan Satu Peta versi 2 yang nantinya bisa diakses oleh publik, dan ini akan menjadi acuan bersama untuk berbagai hal yang berkaitan dengan geospasial," katanya.
"Di dalamnya nanti akan ada IGT tentang batas wilayah, rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan dan lain sebagainya. Sementara ini baru ada 151 IGT," kata Aris menambahkan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Abdul Hakim mengapresiasi kerja sama antara BIG dan Pemkab Banyuwangi, karena semakin meningkatkan SPBE yang dicanangkan pemerintah.
"Kematangan SPBE ini berkorelasi positif dengan pencapaian global transformasi pemerintahan digital Indonesia. Di antaranya pada nilai GovTech Maturity Index dari B pada 2020 menjadi A pada 2022," ujarnya.
Baca juga: Menteri AHY sebut 18 informasi geospasial prioritas sudah terintegrasi
Baca juga: One Map Policy atasi tumpang tindih lahan hingga 57 juta hektar
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
