DPR : pusat harus perhatikan Kalimantan

Balikpapan (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Hetifah menyatakan sudah saatnya pemerintah pusat meredam kegundahan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan terkait energi dan infrastruktur yang kurang layak.

Anggota DPR RI itu, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan 2014, khususnya kepada Forum Kerja sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang dipimpin Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, di Balikpapan, Selasa.

"Prioritas yang diusulkan pada Musrenbang Regional Kalimantan 2014 harus diperkeras dan dipertegas. Karena, selama ini daerah di Kalimantan sudah berupaya untuk memberikan informasi yang cukup, meyakinkan dan mengimbau pada pemerintah pusat," kata Hetifah.

"Sudah terlalu lama masyarakat di Kalimantan menderita akibat ketidakcukupan energi di wilayah lumbung energi. Masyarakat Kalimantan juga mengalami pembatasan hak-hak mobilitas karena angkutan dan infrastruktur buruk dan juga tidak aman, serta tidak terjangkau karena harga yang mahal mengingat kondisi geografis Kalimantan," katanya.

Pemerintah pusat, menurut dia, harus melihat Kalimantan dari sisi berbeda dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia.

"Karena, dalam beberapa hal pemerintah daerah di Kalimantan sudah berpikir jauh ke depan, namun regulasi pusat membatasi," kata Hetifah.

Contohnya, kata Hetifah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah lama memperjuangkan jalan yang sangat strategis, yakni jalan Loa Janan-Loa Kulu.

Pemerintah kabupaten maupun provinsi siap mendanai, tetapi pemerintah pusat tidak mau memberikan kesempatan itu kepada daerah. Kalaupun ada, kucuran dari APBN dananya tidak sesuai kebutuhan.

"Dengan perkembangan ekonomi saat ini, kita inginkan jalan kelas II atau kelas I, tidak ada lagi jalan kelas III di Kalimantan," kata Hetifah.