Mahasiswa Banten serukan supaya tidak pilih kroni Atut

Say no to Atut dan kroninya."

Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Mahasiswa Banten menyerukan masyarakat yang memiliki hak suara di provinsi itu untuk tidak memilih kroni Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten Usep Mujani di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa perlawanan nyata masyarakat terhadap dinasti Atut dengan cara tidak memilih kroni-kroninya pada Pemilu 2014.

Ia menegaskan untuk mengembalikan Provinsi Banten pada cita-cita awal untuk menyejahterakan masyarakat, seyogyanya seluruh elemen masyarakat membangun komitmen bersama untuk menyatakan perang pada koruptor dan tidak memilihnya pada pemilu nanti.

Ia mengatakan kasus korupsi yang menjerat Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Choiri Wardana, menunjukkan bahwa Atut beserta kroninya telah menghianati kepercayaan rakyat.

Usep menyebutkan bahwa diskusi Bantenology Lecture V: Solusi Pemberantasan Korupsi di Banten" pada Senin (3/2) lalu yang diadakan Himpunan Mahasiswa Banten telah menguatkan tekad untuk memilih calon anggota legislatif yang amanah.

Pada diskusi yang menghadirkan narasumber mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki, katanya, juga telah menyadarkan mahasiswa akan bahaya laten korupsi.

Usep mengatakan bahwa Ruki pada diskusi itu menyampaikan soal maraknya tindak pidana korupsi yang tidak hanya disebabkan oleh buruknya sistem tetapi juga pada buruknya kepribadian seseorang.

Di samping itu, katanya, Ruki menambahkan bahwa korupsi juga bisa terjadi karena kebutuhan dan keserakahan seseorang.

Disebutkan bahwa dalam konteks korupsi di Banten, korupsi yang dilakukan oleh Atut dan adiknya, jelas bukan karena kebutuhan semata melainkan juga didorong oleh sifat serakah yang akhirnya merugikan rakyat banyak.

"Say no to Atut dan kroninya," kata Ruki sebagaimana disampaikan Usep.

Ia mengatakan pernyataan tersebut muncul karena Ruki memandang bahwa sudah saatnya rakyat Banten sadar bahwa Atut dan kroninya telah nyata merugikan dan menyengsarakan rakyat. (*)