bisa mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraanDenpasar (ANTARA) - Sejumlah tokoh di Provinsi Bali menginginkan calon pemimpin atau bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2024 untuk memperhatikan isu kesehatan mental sehingga warga Pulau Dewata itu bisa lebih bahagia dan sejahtera.
"Rakyat kita merindukan sosok pemimpin yang melayani dan bisa mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Bali terpilih di Pemilu 2024 Ni Luh Ary Pertami Djelantik, di Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu.
Ni Luh Djelantik menyampaikan hal tersebut saat menjadi pemantik diskusi Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 1998 Bali yang juga menghadirkan pembicara Ketua Paiketan Krama Bali I Wayan Jondra dan aktivis kesehatan jiwa dr I Gusti Rai Putra Wiguna SpKJ.
Diskusi tersebut dihadiri para aktivis mahasiswa, perwakilan LSM dan ormas, budayawan, tokoh lingkungan dan sebagainya.
"Kita selama ini menjual paket-paket kebahagiaan kepada wisatawan yang datang ke Bali, tetapi juga harus diperhatikan, apa yang dapat diberikan pada rakyat agar bisa sejahtera?" ucapnya.
Baca juga: Wagub: Bali jadi destinasi wisata paling bikin bahagia
Ni Luh Djelantik menyatakan keprihatinannya dengan tingkat bunuh diri (suicide rate) di Bali karena pada 2023 mencapai 3,07 sehingga menempatkan provinsi ini tertinggi di Indonesia.
Oleh karena itu, lanjutnya, diharapkan pemerintah dapat membuat satu wadah yang berfungsi untuk menampung dan memberikan solusi bagi permasalahan serta beban mental warga Bali.
Menurut dia, calon kepala daerah harus dibuatkan kontrak politik dan para aktivis dapat mengundang para kandidat kepala daerah untuk menantang mereka adu program.
"Selain itu, yang terpenting masyarakat Bali harus berani menentukan pemimpin daerah yang terbaik karena mereka itu akan juga menentukan masa depan dari anak cucu kita," katanya.
Sementara itu, aktivis kesehatan jiwa dr I Gusti Rai Putra Wiguna SpKJ mengatakan pemerintah daerah sebaiknya jangan hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan agar masyarakat Bali dapat merasa bahagia.
Baca juga: Rumah Senyum Dorong Kesehatan Masyarakat Bali
Ia mengatakan tekanan mental masyarakat saat ini semakin berat di tengah kondisi perubahan sosial dan ekonomi, bahkan Bali juga masuk dalam 10 besar daerah di Indonesia dengan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi.
"Kita semestinya bisa memiliki Panti Sosial Bina Laras untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak punya keluarga. Selain itu, penting agar ada kartu disabilitas sehingga mereka itu dapat menggunakan berbagai fasilitas umum, seperti naik kendaraan umum secara gratis," katanya.
Menurut Rai, kepala daerah perlu melakukan hal yang biasa-biasa saja, tidak mesti harus populer, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kalau kita ingin pemimpin yang hasilnya berbeda, tentu tidak bisa diraih dengan cara yang sama. Rakyat harus diedukasi terkait pilihannya agar jangan mau diarahkan oleh pihak-pihak tertentu seperti desa adat dan jangan takut pada preman," katanya.
Alat kontrol
Ketua Paiketan Krama Bali Dr I Wayan Jondra mengatakan kontrak politik dengan calon kepala daerah, sekaligus dapat menjadi alat kontrol bagi masyarakat.
Baca juga: Senyum dari Bali sambut endemi
"Bali saat ini mengalami penyakit multidimensi, sehingga kita harus selektif untuk memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Kita harus bersama-sama untuk membangun Bali secara berkelanjutan," ujar Jondra yang juga mantan anggota KPU Provinsi Bali itu.
Para peserta diskusi dalam kesempatan tersebut juga menyatakan sepakat pentingnya isu kesejahteraan mental ini menjadi perhatian para kepala daerah, selain itu juga bisa memperhatikan aspek lingkungan yang telah banyak mengalami degradasi.
"Untuk kontestasi, kami belum memiliki dukungan pada calon tertentu. Saat ini, yang penting adalah aspirasi masyarakat mengenai masa depan Bali dapat dimunculkan," kata Ketua Jarnas 1998 Bali Nyoman Mardika.
Hasil diskusi awal tersebut nantinya akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali agar dapat menjadi masukan, khususnya bagi pelaksanaan debat para kandidat.
"Selain itu akan kami sampaikan kepada partai politik agar menjadi pertimbangan dalam penentuan calon," kata Mardika.
Baca juga: Sampah plastik di RSU Negara-Bali dapat diolah menjadi kaki palsu
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
