Peraturan terkait surat rekomendasi telah kami terbitkan, salah satunya dengan memberikan alternatif melalui sistem digitalisasi. Sistem ini memberikan kemudahan kepada masing-masing instansi penerbit surat rekomendasi untuk memantau pendistribusianJakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan, penerbitan surat rekomendasi merupakan upaya untuk memastikan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
"Peraturan terkait surat rekomendasi telah kami terbitkan, salah satunya dengan memberikan alternatif melalui sistem digitalisasi. Sistem ini memberikan kemudahan kepada masing-masing instansi penerbit surat rekomendasi untuk memantau pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen pengguna," kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pihaknya terus menyebarluaskan informasi pentingnya surat rekomendasi bagi konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi negara.
Surat rekomendasi itu, sebutnya, akan meningkatkan akuntabilitas pendistribusian BBM agar tepat sasaran dan tepat volume serta memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat.
"Dengan sistem yang sudah terdigitalisasi, surat rekomendasi berperan dalam memastikan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi negara diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya saat Sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/7).
Halim mengatakan proses pengajuan data konsumen pengguna yang dilakukan instansi penerbit surat rekomendasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan tersimpan dan terintegrasi dengan data BPH Migas dan badan usaha penugasan.
"Semangat kita adalah bagaimana sistem digitalisasi ini bisa berjalan dengan lancar, masyarakat bisa terlayani dengan baik dan mendapatkan informasi terkini terkait dengan pengaturan dan pengawasan subsidi BBM," imbuhnya.
Halim pun mengharapkan adanya akselerasi program perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Ruang lingkup PKS juga membahas pengendalian dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.
"Secepatnya, kami akan tindak lanjuti kolaborasi PKS dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Demi menjaga APBN, stabilitas ekonomi, dan perekonomian daerah, guna menunjang perekonomian nasional," ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Ignasius IK menyampaikan bahwa pihaknya mendukung upaya integrasi data dalam rangka penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang semakin tepat sasaran.
"Kami mengapresiasi sosialisasi penerbitan surat rekomendasi ini. Sekaligus mengingatkan kembali pentingnya kemajuan pelaporan data yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota di Kalimantan Barat," sebutnya.
Mengenai PKS, ia menyatakan akan melakukan percepatan proses penandatanganan PKS antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
"Harapan kami, momen ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta yang hadir, sehingga terbangun pengetahuan, pengertian, dan pemahaman yang sama, utamanya terkait penerbitan surat rekomendasi kepada konsumen pengguna," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat Aris Irmi dan perwakilan pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
![](https://img.antaranews.com/cache/730x487/2024/07/27/WhatsApp-Image-2024-07-27-at-17.24.30.jpeg)
Di Pontianak, Halim juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap pasokan dan distribusi BBM subsidi dan kompensasi di SPBU.
Dalam pemantauan, ia meminta penyalur menjaga dan meningkatkan pengelolaan sarana dan fasilitas yang ada di SPBU.
Halim menambahkan apabila sarana dan fasilitas tersebut tidak diperhatikan dengan baik, maka akan memperlambat pelayanan SPBU ke masyarakat.
"Seperti dispenser, tangki timbun, dan kamera CCTV perlu diperhatikan dengan baik," sebutnya.
Baca juga: BPH Migas dan Pemprov Kaltim bahas kerja sama pengawasan BBM
Baca juga: BPH Migas apresiasi kesiapan pasokan BBM di Terminal AKR
Baca juga: BPH Migas pastikan pasokan BBM siap dukung ajang internasional di Bali
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024