Pontianak (ANTARA News) - International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) Jakarta memprotes keras sikap Pemerintah Singapura yang mencekal masuknya 20 aktivis organisasi masyarakat sipil sebagai delegasi untuk mengikuti Annual Meeting International Monetary Fund (IMF) dan World Bank pertengahan September mendatang di Singapura. Pernyataan tertulis Deputi Direktur Eksekutif INFID, Dian Kartika Sari di Pontianak, Rabu, disebutkan bahwa 20 anggota delegasi asal Indonesia itu telah terdaftar secara resmi atas nama INFID Jakarta dalam penyelenggaraan acara tersebut. Perihal adanya kebijakan pencegahan masuk wilayah Singapura bagi delegasi itu, INFID memperoleh informasi resmi dari pejabat IMF dan World Bank di Jakarta pada Jumat, 8 September 2006. Sementara, protes IMF dan World Bank terhadap keputusan cekal Pemerintah Singapura itu telah dilakukan pada 6 September 2006 atau bertepatan dengan dikeluarkannya surat penolakan rekomendasi penyelenggaraan International People`s Forum di Batam oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Dari keterangan yang dikeluarkan IMF dan World Bank disebutkan, kedua lembaga itu mendesak Pemerintah Singapura untuk mengijinkan delegasi tersebut mengikuti seluruh sesi yang telah menjadi agenda resmi acara tersebut dengan dalih kehadiran organisasi masyarakat sipil (civil society organizaton/CSO) dalam pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas. Kedua lembaga itu bahkan menyebutkan bahwa delegasi CSO telah memenuhi akreditasi sesuai prosedur dan standar mereka. INFID khawatir, atas keputusan cekal oleh Pemerintah Singapura dengan alasan keamanan dan hukum itu, dua sesi acara yang dikoordinasikan INFID dan telah menjadi agenda resmi pertemuan IMF/World Bank, yakni Seminar on Illegitimated Debt pada 18 September dan Deconstructing Recontruction: A Civil Society-World Bank Debate on The Logic of and Experience in IFI-led Post-Conflict and Post-Disaster Reconstuction Programmes pada 19 September di Suntec Singapore International Convention and Exhibition Center terancam batal. Selain protes keras, INFID menilai Pemerintah Singapura bersikap berlebihan dengan melarang masuknya aktivis organisasi masyarakat sipil ke wilayah Singapura dalam rangka mengikuti Annual Meeting IMF/World Bank. Keputusan itu juga mencerminkan sikap kecurigaan yang berlebihan terhadap aktivis organisasi masyarakat sipil dan menempatkan aktivis sederajat dengan teroris dan pembuat kekacauan tertib sipil dan kedaulatan politik negara lain, sementara seluruh aktivis tersebut tidak memiliki rekam jejak pelaku kriminal atau terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya. Pihaknya juga menilai keputusan cekal telah dipersiapkan secara sistematis oleh otoritas keamanan Singapura itu. "INFID mendesak seluruh organisasi masyarakat sipil untuk terus menolak berbagai bentuk represi hukum dan politik, baik oleh institusi negara maupun intervensi politik negara lain yang melanggar kedaulatan hukum dan politik negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat," kata Kartika.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006