dibutuhkan juga kontribusi pemerintah daerah dalam hal pendanaanAmbon (ANTARA) - Tim Pengembang KKN Kebangsaan Kemendikbudristek menyatakan bahwa keberlanjutan program KKN inovatif di desa-desa di Maluku perlu kolaborasi Perguruan Tinggi (PT) dengan Pemerintah daerah (Pemda) setempat.
"Terkait keberlanjutan tentu dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan perguruan tinggi maupun pihak terkait dengan mahasiswa agar program atau inovasi pembangunan yang dihadirkan dapat dilanjutkan oleh masyarakat setempat," kata Sekretaris Tim Pengembang KKN Kebangsaan Kemendikbudristek Dr Ninuk Purnaningsih di Ambon, Sabtu.
Ninuk mengungkapkan bahwa inti dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kebangsaan ini adalah melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah bukan sekedar bermitra dengan pemerintah daerah namun termasuk didalamnya sokongan dana untuk menyukseskan program ini.
"Jadi Dikti dalam hal ini Belmawa memberikan sebagian pendanaan sebesar Rp1,5 miliar nah dibutuhkan juga kontribusi pemerintah daerah dalam hal pendanaan," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa KKN kebangsaan menggabungkan banyak perguruan tinggi di Indonesia untuk saling bertukar pikiran dan saling mengenal segala aspek satu sama lain.
"Karena memang standar untuk menyelenggarakan KKN itu kan berbeda-beda mahasiswa bisa saling belajar di situ," katanya.
Baca juga: Kemendikbud: KKN Kebangsaan beri kontribusi untuk pembangunan Maluku
Baca juga: KKN Kebangsaan Unpatti Maluku diikuti 500 mahasiswa seluruh Indonesia
Ia menjelaskan, mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang tidak menetapkan standar objektif dari kegiatan KKN, namun jika merujuk pada peraturan menteri maka setiap kegiatan KKN harus mengandung aktivitas belajar, jenis kegiatan dan tujuan kegiatan itu.
Tujuan dari KKN kebangsaan sendiri antara lain meningkatkan kesadaran bela negara dalam bingkai NKRI, membangun jejaring mahasiswa dari seluruh tanah air dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika serta mendorong dan memacu kegiatan pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan.
"Kami selaku tim pengembang KKN kebangsaan tentu menghitung dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta. Termasuk di dalamnya perencanaan, diskusi dengan pemerintah daerah, diskusi dengan mitra, hingga implementasi iptek," katanya.
Apalagi menurut dia, mahasiswa yang ikut KKN kebangsaan ini membawa jurusan dan iptek nya masing-masing untuk diterapkan di masyarakat.
"Jadi nantinya beragam kegiatan seperti pengembangan UMKM, pengembangan desa wisata, pembuatan video kegiatan dan lain sebagainya menjadi pertanggungjawaban para peserta serta dapat dibuatkan cetak biru untuk pemerintah setempat," tuturnya.
KKN kebangsaan di Unpatti Ambon Maluku diikuti oleh sebanyak 500 peserta dari 70 perguruan tinggi se-Indonesia.
Mereka dibagi ke dalam 44 titik desa KKN pada empat kabupaten kota dengan harapan para mahasiswa KKN ini dapat memberikan sumbangsih pikir dan inovasi bagi Pemda.
Baca juga: Kapolda Maluku nilai KKN kebangsaan juga ikut kenalkan SDA
Baca juga: Peserta KKN Kebangsaan diharapkan implementasikan wawasan kebangsaan
Baca juga: Gubernur Kalbar kenalkan perbatasan pada peserta KKN Kebangsaan
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
