...layak atau tidak seseorang tinggal di DKI."
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pusat Statistik (BPS) DKI agar melakukan survei terkait kelayakan hidup di Kota Jakarta.
"Dengan survei itu, kita bisa lihat apakah seseorang benar-benar mampu hidup di Jakarta atau tidak. Itu kita lihat dari pendapatan orang tersebut," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Selanjutnya, menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, dari survei kelayakan hidup tersebut, pihaknya juga dapat mengetahui berapa banyak orang di Jakarta yang masih hidup di bawah garis kelayakan.
"Ini masalah kekumuhan, makanya kita minta BPS DKI lakukan survei itu. Nanti, standar yang digunakan adalah nilai kebutuhan hidup layak. Kalau sudah ada, baru kita bisa layak atau tidak seseorang tinggal di DKI," ujar Ahok.
Dia menuturkan standar yang digunakan dalam survei kelayakan itu harus 100 persen kebutuhan hidup layak karena Jakarta berbeda dengan kota-kota lainnya.
"Kalau di luar Jakarta, orang yang tidak punya uang untuk membeli makanan bisa pergi ke laut dan memancing ikan. Sedangkan, kalau di Jakarta tidak bisa seperti itu. Makanya, harus pakai 100 persen standar nilai kebutuhan hidup layak," tutur Ahok.
Selanjutnya, dia mengungkapkan akan mengombinasikan hasil survei kelayakan hidup itu dengan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja camat dan lurah di masing-masing wilayah tempat tinggal.
"Dengan kombinasi tersebut, kita bisa melihat bagaimana kinerja camat dan lurah dalam melayani warganya. Apakah warga sudah merasa puas atau belum dengan pelayanan yang diberikan," ungkap Ahok.
Lebih jauh, dia menambahkan kombinasi dari kedua hasil survei tersebut dapat memperlihatkan apakah kinerja camat dan lurah dapat meningkatkan taraf hidup warga atau tidak. (R027/A011)
Pewarta: Rany
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014