"Sebetulnya kepindahan para ASN ke sana sudah ada jadwalnya, sudah ada ketentuan. Tapi memang jadwal itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Jadi kita ikuti saja jadwal itu," kata Usman di Jakarta, Jumat.
Menurut Usman jika mengikuti jadwal yang telah ditentukan di awal, seharusnya sudah ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Kominfo yang pindah dan bertugas di IKN.
Baca juga: Kominfo: HUT ke-79 RI di IKN tonggak sejarah perpindahan ibu kota
Baca juga: Kemenkominfo masuk jadi kementerian perdana berkantor di IKN Juli 2024
Ada pun hal itu merujuk pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemenkominfo yang seharusnya mulai bertugas di IKN mulai bulan ini.
Namun pada kenyataannya perpindahan ASN belum dilakukan karena situasi pembangunan IKN masih berlangsung dan belum siap untuk digunakan bertugas.
Apabila melihat kondisi saat ini, Usman menyebutkan aktivitas yang saat ini mulai dilakukan di IKN masih berfokus dengan persiapan perayaan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.
Hal itu tentu berbeda dengan persiapan ASN yang sepenuhnya untuk pindah dan bertugas di IKN, maka dari itu perpindahan ASN Kemenkominfo pun masih harus melihat situasi pembangunan dan jadwal yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat.
"Kalau Kementerian Kominfo ikut saja (jadwal), untuk jadwal-jadwal, nama-namanya, jumlahnya berapa, dirjen-nya berapa, kita ikut saja," kata Usman.
Sebelumnya, pada April 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa kementeriannya menjadi salah satu lembaga terpilih untuk melakukan pemindahan ASN ke IKN dalam gelombang pertama yang harusnya terjadi di Juli 2024.
Budi mengatakan salah satu orang yang dipastikan mulai berkantor di IKN dari Kementerian Kominfo adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Tony Supriyanto.
Menurut dia, Dirjen PPI dikirim untuk menjadi salah satu orang yang bertugas di IKN karena harus memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi di IKN.
"Ini sesuai pertimbangan, karena banyak infrastruktur yang menyangkut telekomunikasi urusannya Pak Wayan. Direktorat Jenderal PPI yang ngurus di sana juga," kata Budi.
Baca juga: Menkominfo pastikan IKN miliki konektivitas andal
Baca juga: BAKTI beri dukungan konektivitas di lima titik di Ibu Kota Nusantara
Baca juga: Kominfo segera meluncurkan IKNpedia bagikan informasi terkini IKN
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
