Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut.
"Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat.
Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas.
Baca juga: Jabar provinsi dengan jumlah anak terbanyak terlibat judi online
Baca juga: PPATK: Sekitar 190 ribu anak usia 17-19 tahun terlibat judi "online"
Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.
Meski begitu tetap saja, ternyata bandar judi online berani mengkamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban.
Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.
"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah game online, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.
Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini KemenPPPA.
Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.
"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.
Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.
Baca juga: Kemenko PMK: Ekosistem pendidikan kuat cegah judi online pada anak
Baca juga: Penanganan anak terlibat judi online agar utamakan sisi psikologis
Baca juga: KemenPPPA koordinasi dengan PPATK tangani 80 ribu penjudi anak
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
