KKP Siapkan RUU Kelautan

Bandung, 3 Maret 2014 (ANTARA) -- Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.499 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 104.000 km atau terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi ekonomi kelautan sangat besar. Tapi sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang (UU) tentang kelautan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi. "Regulasi tentang tata kelola laut mutlak diperlukan. Sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo seusai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Terpadu Lingkup Eselon I KKP Tahun 2014 di Bandung, Senin (3/3).

Sharif mengatakan, terdapat 3 (tiga) isu strategis bidang kelautan yang harus segera diselesaikan secara tuntas tahun ini, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesia Ocean Policy), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang kelautan. Pembangunan bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional, belum ada keseimbangan pembangunan antara matra darat, dan matra laut, selain itu juga masterplan percepatan pembangunan kelautan yang ditetapkan juga belum mencirikan negara kepulauan.

Indonesia, sambung Sharif, memiliki potensi ekonomi laut yang sangat besar. Diperkirakan total ekonomi laut dari sektor perikanan, perhubungan laut, industri kelautan, pariwisata bahari, energi dan sumberdaya mineral, infrastruktur laut, jasa kelautan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, SDA non konvensial, dan lainnya mencapai 1,2 trilliun dolar per tahun, lebih besar dari pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya 1 trilliun dolar. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun dapat dipertahankan 6% atau lebih, maka tidak mustahil tahun 2030 Indonesia menjadi negara terbesar ke-7 yang mengoptimalkan pemanfaatan SDA laut. Hal ini sejalan dengan hasil studi McKinsey Global Institute bahwa sektor kelautan (perikanan) termasuk empat pilar utama selain sumber daya alam, pertanian, dan jasa yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke tujuh di dunia di tahun 2030.

Pembangunan Berbasis Kewilayahan

Memasuki tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan potensi kelautan dan perikanan dengan pembangunan berbasis kewilayahan. Program seperti minapolitan, menjadi tumpuan kinerja dengan meningkatkan kegiatan industrialisasi dan blue economy.

Untuk mendukung program Minapolitan, KKP akan mendorong pelaksanaan KKP-incorparated, dimana terdapat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perbankan, masyarakat, dan dunia usaha. Unit kerja eselon I terkait bersama Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penyaluran kredit program. Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat 16 klaster sektor perikanan yang dikenali perwakilan Bank Indonesia di daerah. Hal ini tentunya dapat lebih diintensifkan melalui temu-temu usaha antara pihak perbankan dan pelaku usaha yang difasilitasi Pemerintah Daerah. "Unit kerja eselon I yang bergerak di sektor hulu dapat mengkoordinasikan stakeholders dalam meningkatkan kemampuan penyediaan bahan baku yang berkualitas dan kontinyu. Sedangkan unit kerja eselon I di sektor hilir dapat mengkoordinasikan para stakeholders dalam peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan," tegasnya.

Sharif mengatakan, KKP melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu telah mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan. Badan Karantina juga telah mengembangkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar persyaratan nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan daya saing dan akseptabilitas. Sebagai instrument terdepan dalam perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan produk perikanan, Badan Karantina akan terus melaksanakan tugas pengawasan secara intensif. Untuk mendukung industrialisasi berbasis wilayah, KKP melalui Badan Litbang kelautan dan perikanan terus menciptakan inovasi kelautan dalam skala usaha dan industri. "Saya berharap dalam Rakernis ini dapat disepakati juga kerangka regulasi dan pendanaan yang akan dilaksanakan ke depan. Akan lebih baik lagi, apabila dapat ditetapkan beberapa lokasi quick win berbasis kewilayahan yang akan dikembangkan 5 tahun ke depan," tegasnya.

Kinerja 2013

Sharif menjelaskan, program industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang dicanangkan KKP menunjukkan hasil positif. Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP tahun 2013 menjadi cerminan keberhasilan tersebut. Beberapa indikator menunjukkan pencapaian bahkan melampaui target yang ditetapkan KKP. Di mana, produksi perikanan tangkap mencapai 19,56 juta ton atau melampaui 12% dari target yang ditetapkan 17,42 juta ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2013 mencapai 13,70 juta ton, atau melampaui 17% dari target 11,63 juta ton. Demikian juga dengan produksi garam rakyat tahun 2013 mencapai 1,041 juta ton atau melampaui hampir 2 kali lipat dari target 545 ribu ton yang ditargetkan KKP. Tingkat konsumsi ikan dalam negeri sebagai indikator utama tingkat konsumsi ikan nasional sudah mencapai 35,62 kg/kapita/tahun atau naik dari 33,89 kg/kapita/tahun 2012 atau naik rata rata 5,04% pertahun. "Kenaikan ini juga diikuti dengan tumbuhnya Nilai tukar nelayan yang sudah mencapai angka 104,34," jelasnya.

Ditambahkan, dibidang konservasi dan sumberdaya kelautan dan perikanan juga menunjukkan perkembangan positif. Di mana, luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan mencapai 3.647 juta hektar atau melebihi dari target 3,6 juta hektar yang ditetapkan tahun 2012. Nilai ekspor hasil perikanan, sudah mencapai 4,19 miliar dolar. Kenaikan ini juga diikuti dengan menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra tahun 2013 masih di bawah 10 kasus. Bahkan dari data pertumbuhan nilai ekspor dari 2011-2012 produk perikanan rata rata terjadi kenaikan hingga 11,62 %, jauh di atas pertumbuhan ekspor Nasional yang hanya minus 6,25 %. Sebailkya, nilai impor perikanan dari 2011-2012 terus mengalami penurunan hingga -15.49 % jauh di bawah nilai impor nasional yang mencapai 9,40 %. "Jadi dari data tersebut neraca perdagangan tahun 2012 perikanan surplus 3,52 miliar dolar atau 81,11 % dari total transaksi perdagangan impor, jauh di atas neraca perdagangan nasional yang defisit -1,33 miliar dolar," tambahnya.

Keberhasilan kinerja KKP juga ditunjukkan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan yang terus mengalami kenaikan. Dari data sementara tahun 2013, PDB Perikanan mencapai 6,45%. Data ini menunjukkan perkembangan PDB perikanan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana laju pertumbuhan PDB tahun 2013 dari data triwulan III, PDB Perikanan sudah mencapai 6,45, masih jauh di atas pertumbuhan PDB Pertanian 3,27% dan PDB Nasional 5,82 %. "Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 sampai triwulan III, nilai PDB Perikanan naik sebesar 6,42% yakni dari Rp 42,8 Triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 45,4 triliun tahun 2013," tandasnya.

Ditambahkan, dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan Nasional, KKP telah mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan, yang menitik beratkan pada peningkatan mutu dan nilai tambah. Di antaranya, program percontohan demfarm telah merevitalisasi tambak udang di sepanjang Pantura Jawa dan daerah lainnya. Program Demfarm dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan dapat menyerap tenaga kerja. Program lainnya adalah pembenahan sistem pelayanan di pelabuhan perikanan, program peningkatan utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta program perluasan dan diversifikasi produk ekspor, peningkatan produksi garam rakyat dan penerapan Sistem Manajemen Mutu, "Tahun 2014, program industrialisasi kelautan dan perikanan akan lebih dimantapkan," tandasnya.

Program unggulan KKP lain, tambah Sharif juga akan terus ditingkatkan kapasitasnya. Beberapa program unggulan tahun 2014 yang perlu dikawal pelaksanaannya bersama Pemerintah Daerah di antaranya adalah pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan seperti program PUMP, PUGAR dan PDPT. Termasuk program Peningkatan Kehidupan Nelayan, pengadaan kapal Inkamina serta pembangunan sarana dan prasarana perikanan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)