saya harapkan adanya keterlibatan lintas sektorJakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengintervensi secara spesifik dan sensitif terhadap persoalan gizi dan kesehatan di wilayah itu untuk mengatasi stunting.
"Untuk itu di sini kita berembuk, agar ada kolaborasi dalam pencegahan masalah gizi baik intervensi spesifik dari sektor kesehatan dan intervensi sensitif dari sektor non kesehatan," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin saat membuka Rembuk Stunting (Aksi 3) Konvergensi Penurunan Stuning Tahun 2024, di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, intervensi gizi spesifik yakni mengintervensi secara langsung seperti pemenuhan gizi ibu hamil dan bayi melalui pembagian makanan sehat dari puskesmas.
Sedangkan, intervensi sensitif yakni intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting, misalnya perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.
Menurut dia, masalah gizi di masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan karena masalah status gizi terjadi dalam jangka waktu yang lama.
Baca juga: DKI tingkatkan akses air bersih bagi seluruh warga
Baca juga: DKI tingkatkan akses air bersih bagi seluruh warga
Kemudian, lanjutnya, penyebabnya pun terkait dari berbagai sektor, seperti masalah ekonomi, sosial, pendidikan orang tua, penghasilan, ketersediaan pangan, pola asuh, pengetahuan orang tua, kebiasaan pola hidup sehat dan bersih.
"Untuk intervensi stunting di 2023 dari 615 balita terindikasi stunting di Jakarta Selatan, pemerintah sudah berhasil melakukan intervensi secara keseluruhan," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi kepada semua yang terlibat, terutama kepada kolaborator atau tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting di Jakarta Selatan.
"Semoga apa yang sudah kita sepakati dapat menghasilkan kegiatan yang konkrit dan optimal sehingga Jakarta Selatan zero (bebas) stunting," ujarnya.
Sementara, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Jakarta Selatan, Khabib Asyngari, menjelaskan, rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting.
Baca juga: Bappenas dorong warga Jakarta lebih berperan untuk tekan stunting
"Jadi, melalui Rembuk Stunting ini, saya harapkan adanya keterlibatan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Jakarta Selatan," kata Khabib.
Pada 2024, Pemkot Jaksel telah memetakan sebanyak 16 kelurahan yang menjadi lokasi fokus (lokus) penanganan stunting yaitu Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Pondok Labu, Cipete Utara, Kramat Pela dan Grogol Selatan.
Kemudian, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Bangka, Tegal Parang, Kalibata, Pancoran, Pejaten Barat, Pejaten Timur, Bintaro, Menteng Atas dan Kelurahan Menteng Dalam.
Indonesia punya target menurunkan prevalensi stunting sampai 14 persen pada tahun ini, sementara hingga pertengahan 2023 di Tanah Air masih 21,6 persen.
Statistik PBB pada 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22 persen) balita di seluruh dunia mengalami stunting dan dari jumlah itu 6,3 juta merupakan anak usia dini atau balita stunting adalah balita Indonesia.
Baca juga: Stabilitas ekonomi dan kualitas hidup jadi fokus Pemprov DKI
Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam dua tahun pertama usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan dan sanitasi yang buruk.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024