ASEAN-EU sepakat hukum internasional harus ditegakkan tak pandang bulu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa pandang bulu bagi ASEAN maupun Uni Eropa (EU) dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi di berbagai belahan dunia.

“Penghormatan terhadap hukum internasional penting bagi ASEAN dan penting juga untuk Uni Eropa. Prinsip ini harus diterapkan baik di Ukraina dan juga di Palestina,” ucap Retno dalam Pertemuan Menlu ASEAN-Uni Eropa di Vientiane, Laos, Jumat.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Menlu RI menyoroti perkembangan positif dari negara-negara Eropa yang semakin memerhatikan persoalan Palestina meski tengah menghadapi konflik di Ukraina.

“Negara-negara (Eropa) yang mengakui Palestina bertambah, demikian juga dengan dukungan untuk UNRWA. Kita berharap negara-negara EU lainnya akan mengikuti langkah baik ini,” kata Retno di hadapan Wakil Tinggi Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Keamanan Josep Borrell dan delegasi.

Sejauh ini, sudah ada 10 negara Eropa yang mengakui Palestina, yaitu Swedia, Siprus, Hungaria, Polandia, Slovakia, Romania, Bulgaria, Spanyol, Irlandia, dan Slovenia.

Selain isu perdamaian, ia juga menyoroti kerja sama ekonomi ASEAN-Uni Eropa yang menurutnya harus berjalan di bawah prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan saling memberi manfaat bagi rakyat di kedua kawasan.

“Karena itu, Indonesia menentang kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan pendekatan yang one-size-fits-all (sama rata) yang menghambat perdagangan,” tutur Menlu RI.

Retno juga mendorong dialog dan kerja sama erat antara ASEAN dan Uni Eropa semakin diperkuat, mengingat pentingnya hal tersebut untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menyelesaikan masalah secara konstruktif.

Ia menyebut pendekatan dialog sudah dilakukan melalui Joint Working Group on Vegetable Oil sebagai salah satu kerangka kerja sama ASEAN-Uni Eropa yang diinisiasi Indonesia pada 2020 untuk memperjuangkan akses komoditas kelapa sawit dan minyak nabati.

Setelah forum tersebut dilaksanakan tiga kali, yang terakhir pada 20—21 Juni 2023, forum tersebut akan kembali digelar tahun ini. Untuk itu, Retno meminta partisipasi aktif dari Uni Eropa dalam kelompok kerja bersama itu.

Baca juga: RI suarakan pentingnya kesetaraan dan keadilan dagang kepada Uni Eropa
Baca juga: Uni Eropa soroti hubungan perdagangan dan investasi solid dengan ASEAN
Baca juga: Indonesia dorong kemitraan ASEAN-EU lebih adil dan saling percaya