Wabup Mukomuko ajak desa gotong royong tangani stunting

Mukomuko (ANTARA) - Wakil Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Wasri mengajak semua desa di daerah ini bergotong royong dalam menangani stunting sehingga target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 bisa tercapai.

Wasri di Mukomuko, Jumat, mengatakan angka stunting pada tahun 2023 di Kabupaten Mukomuko cukup tinggi yakni sebesar 22,02 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

"Untuk itu, kami mengajak semua pemerintah desa untuk berperan aktif dalam menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun ini," katanya.

Ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun desa dalam menurunkan angka stunting berupa pemberian tablet penambah darah kepada remaja putri.

"Desa bisa menggunakan dana desa untuk membeli tablet tambah darah, kemudian dibagikan kepada remaja putri di wilayahnya," kata Wasri.

Baca juga: Pemkab Mabar lakukan berbagai upaya turunkan angka stunting

Menurut dia, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sudah menyiapkan tablet penambah darah sebanyak 12.650 tablet.

"Tablet tambah darah ini berfungsi untuk menghilangkan anemia bagi yang mengkonsumsi, sehingga tablet ini cocok diminum oleh remaja putri untuk menjaga kesehatannya," ujar dia.

Untuk mencegah terjadinya stunting di daerah ini, kata dia, semua pihak terkait harus bersama-sama memikirkannya dan peduli, termasuk kepedulian remaja putri dengan cara meminum tablet tambah darah.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Wagimin sebelumnya menyebutkan jumlah dana desa tahun 2024 yang digunakan untuk pencegahan stunting berkisar senilai Rp13 miliar dari alokasi Rp118 miliar.

Baca juga: Pemkab Bangka Barat perkuat data percepat penanganan stunting

"Sebesar Rp13 miliar dana desa ini untuk kegiatan fisik dan nonfisik, yang mendukung pencegahan dan penanganan stunting," ujarnya.

Meskipun tahun ini program pencegahan stunting tidak lagi masuk dalam kategori prioritas, menurut dia, pemerintahan desa wajib mengalokasikan di APBDes.

Ia menyebutkan dana desa senilai Rp13 miliar itu digunakan untuk kegiatan fisik misalnya untuk pembangunan tempat mandi, cuci, kakus (MCK) dan pembangunan gedung posyandu.

Kegiatan lainnya, kata dia, pemberian makanan tambahan (PMT) kepada bayi dan balita guna melengkapi gizinya.

Baca juga: Pemkab HST gelar Barakat Ceting ajak desa gali inovasi tekan stunting

"Selain itu, pengadaan tablet tambah darah untuk remaja putri dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di desa," ujarnya.