Dalam pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Informasi Myanmar, partai-partai politik tersebut mengatakan pengumuman itu merupakan keputusan tegas Dewan Administrasi Negara yang dijalankan junta untuk mengimplementasikan peta jalan lima poin.
"Pernyataan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemilu pada 2025 ditujukan untuk memunculkan pemerintahan demokratis yang dipilih oleh publik. Ini bukan jalan keluar bagi organisasi pertahanan dan keamanan, dan kami menerimanya sebagai solusi terbaik bagi semua orang, termasuk partai politik," demikian pernyataan kementerian.
Bulan lalu, pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan penyelenggaraan pemilu yang telah lama tertunda, untuk dilaksanakan tahun depan.
Pada Februari 2021, tentara Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta militer setelah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis.
Negara itu jatuh ke dalam kekacauan sosial, politik, dan ekonomi yang mendalam ketika tentara melancarkan kekerasan terhadap rakyat yang menentang junta.
Sejak Oktober tahun lalu, pertempuran antara militer dan kelompok oposisi bersenjata telah meningkat dan menyebar ke sebagian besar Myanmar.
Sejak kudeta Februari 2021, lebih dari 2.470 serangan udara telah dilancarkan dan mengakibatkan lebih dari 1.300 kematian.
Lebih dari 2,8 juta orang di negara yang dilanda perang itu mengungsi, dan sedikitnya 18 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut badan-badan PBB.
Sementara itu, pasukan anti-junta mengklaim telah merebut kota pertambangan rubi penting Mogok di Lashio, Negara Bagian Shan di wilayah Mandalay utara pada Kamis (25/7).
Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA) dan pasukan sekutu juga menangkap 19 tentara junta sementara sedikitnya 10 orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat tembakan artileri rezim di daerah permukiman, menurut laporan situs berita Myanmar Now.
Namun, pasukan junta menolak klaim tersebut.
Sumber: Anadolu
Baca juga: China minta jaminan keamanan warganya di Myanmar utara
Baca juga: Retno: Troika perlu diperkuat untuk implementasi Konsensus Lima Poin
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024
