Saya mengajukan proposal untuk menggunakan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia di wilayah Ukraina sampai normalisasi situasi sosial-politik di negara itu,"Moskow (ANTARA News) - Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta majelis tinggi parlemen untuk menyetujui pengiriman pasukan angkatan bersenjata ke wilayah Krimea Ukraina, kata Kremlin dalam satu pernyataan pada Sabtu.
"Sehubungan dengan situasi yang luar biasa di Ukraina, ancaman terhadap kehidupan warga Federasi Rusia, rekan-rekan kami, dan personil angkatan bersenjata Federasi Rusia di wilayah Ukraina ( di Otonomi Republik Krimea) ... Saya mengajukan proposal untuk menggunakan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia di wilayah Ukraina sampai normalisasi situasi sosial-politik di negara itu," kata pernyataan itu.
Sebelumnya pada hari itu, parlemen majelis rendah Rusia meminta Putin untuk menggunakan "untuk mengambil langkah-langkah guna menstabilkan situasi di Krimea dan menggunakan segala cara yang tersedia untuk melindungi rakyat Krimea dari tirani dan kekerasan".
Dalam pernyataan terpisah, Kremlin mengatakan Putin juga telah menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri Grigory Karasin sebagai perwakilan resminya untuk mengawasi usulan di majelis tinggi parlemen, Dewan Federasi.
Presiden Vladimir Putin Sabtu mendapat persetujuan dari majelis tinggi parlemen Rusia, Dewan Federasi untuk mengirim pasukan ke wilayah Ukraina.
Permintaan Putin disetujui dengan suara bulat. Ketua Dewan Federasi Valentina Matviyenko juga memerintahan komite urusan luar negeri Dewan itu untuk meminta Putin memanggil pulang dutabesar Rusia untuk Amerika Serikat.
Utusan Putin yang dikirim untuk menghadiri sidang dewan itu setelah itu menjelaskan bahwa terserah kepada presiden untuk memutuskan kapan akan menggunakan hak yang diberikan kepadanya itu.
"Persetujuan yang telah diberikan kepada presiden itu pada hakekatnya tidak berarti hak itu akan digunakan segera," kata Grigory Karasin, wakil menteri luar negeri.
Ia juga mengharapkan negara-negara Barat yang sebelumnya bertindak sebagai para penengah dalam krisis Ukraina akan dapat "melakukan tindakan yang berpengaruh terhadap pihak yang berkuasa di Kiev untuk memulihkan situasi dan sesuai dengan kerangka konstitusional, demikian AFP.
(H-AK)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
