Pemkot Ambon susun peta pendapatan daerah

Rencana jangka pendek yang segera dilakukan adalah menyusun tentang peta potensi pendapatan pemerintah kota Ambon

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyusun peta potensi pendapatan daerah sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Rencana jangka pendek yang segera dilakukan adalah menyusun tentang peta potensi pendapatan pemerintah kota Ambon, " kata Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus N Kaya, Kamis.

Ia mengatakan, agenda ini sangat strategis dan akan menjadi rujukan dalam implementasi pembuatan berbagai regulasi terkait pendapatan asli daerah.

"Saya berharap pimpinan OPD bisa membangun koordinasi lanjutan untuk merealisasikan agenda-agenda mendasar tersebut, " katanya.

Ia mengatakan, capaian dari OPD pengumpul PAD belum mencapai hasil yang sesuai seperti pajak dan retribusi, sehingga akan dilakukan berbagai upaya agar di 2024 mencapai target yang ditetapkan

Kemampuan keuangan daerah sangat tergantung pada PAD, karena itu OPD pengumpul harus kerja keras, harus lebih giat, karena banyak potensi yang dapat digali.

Kota Ambon tidak seperti kabupaten/kota lainnya yang memiliki sumber daya alam, sehingga otomatis sektor jasa perdagangan yang menjadi andalan.

"Kalau mau kota ini sejahtera, ASN sejahtera, kita harus kerja keras karena kota ini sangat bergantung pada sektor jasa perdagangan," katanya.

Ia menyatakan, kepemimpinan sebagai Penjabat Wali kota Ambon singkat saja, tetapi setidaknya ingin mewariskan agenda penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang semakin baik kepada warga Kota Ambon.

Beberapa agenda strategis tersebut antara lain, suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 dan menjaga netralitas ASN.

Selain itu pengendalian inflasi, pengelolaan anggaran daerah, penurunan angka stunting, dan pengelolaan sampah, agar Ambon semakin bersih, ketersediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat.

Serta penguatan empat bidang urusan wajib terkait terkait pelayanan dasar yaitu pendidikan kesehatan, pekerjaan umum, pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan dan sosial.