BRIN rancang desain kapal patroli Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah merancang desain kapal patroli berjenis Kapal Patroli Cepat (FPB) 28 dan FPB 38 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

"Kami berkomitmen dan siap mengawal serta mendampingi proses persiapan pengadaan kapal ini sampai selesai sesuai dengan capaian yang sudah dijadwalkan," kata Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) BRIN Widjo Kongko dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Widjo memaparkan desain kapal patroli tersebut memiliki sejumlah teknologi kunci, di antaranya pemenuhan kecepatan maksimum, material kapal dari aluminium, serta sistem mitigasi komunikasi yang terintegrasi dengan fitur digital.

Kemudian, lanjutnya, kapal patroli tersebut juga dilengkapi dengan radar surveilans dan radar navigasi serta dilengkapi sistem dynamic stream untuk mengurangi rolling kapal.

"Selanjutnya, penyerahan pekerjaannya akan dilakukan pekan depan di Yogyakarta," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian mengarahkan agar para periset BRIN merancang kapal tersebut sesuai dengan kebutuhan Ditjen Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ia menyebut hasil rancangan periset BRIN tersebut akan dikombinasikan dengan berbagai teknologi yang sudah dimiliki dan diterapkan oleh BRIN, seperti halnya program simulasi untuk menghitung posisi terbaik pangkalan-pangkalan kapal bagi Ditjen Bea dan Cukai.

Amarulla berharap hasil pembangunan kapal tersebut bisa menjadi standar dunia, karena proses pembangunannya akan sesuai dengan peraturan hukum laut internasional.

"Kapal Bea Cukai ini kapal pemerintah yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia dan wilayah hak berdaulat Indonesia. Ini yang harus bisa dirancang untuk ke depannya," tegasnya.

Sementara Sekretaris Dirjen Bea dan Cukai Ayu Sukorini menilai kerja sama yang ditempuh dengan BRIN mendukung salah satu tugas dan fungsi Ditjen Bea dan Cukai dalam menjaga perairan RI, di antaranya mencegah masuknya barang-barang terlarang.

"Kami harap ada pendampingan dari BRIN untuk memastikan pekerjaan teratasi, baik dari sisi teknis maupun administrasi," ucap Ayu.