Pemkot Jakpus tata lahan perdagangan dan parkir di kawasan Roxy Mas

 

"Nanti kita siapkan tempat, di situ kan aktivitas lalu lalang juga tidak terlalu besar, kendaraan bermotor. Makanya kita tata di sana kemudian kita siapkan lahan parkir, terus pedagang juga kita minta masuk lagi kembali ke atas, tentunya dengan kemudahan-kemudahan yang harus diberikan pengelola," jelas Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Kamis.

Dhany menyebut lahan parkir di kawasan Roxy yang ada akan diminta untuk memberikan biaya yang terjangkau bagi karyawan yang ada di kawasan tersebut. Sehingga lahan parkir yang ada bisa ditempatkan sesuai dengan porsi yang sesuai.

Selain itu, Dhany menjelaskan penataan kawasan ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan agar lingkungan lebih terlihat cantik dan indah tanpa mematikan usaha perekonomian yang ada.

"Jadi kita melakukan penataan itu bukan hanya dari sisi kecantikan, tetapi juga menata tempat pedagang. Kita sudah siapkan, kalo memang mereka mau membuka usaha di sana ya silakan, kalo mau menunggu nah kita sedang mencari kolaborator yang mau menata kawasan itu," ucap Dhany.

Hal tersebut mengingat Pemkot Jakarta Pusat tidak bisa menghilangkan peran perdagangan yang ada di kawasan tersebut karena termasuk ke dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita tidak bisa menghilangkan peran dari sektor UMKM tadi, karena 65 persen ekonomi kita ditunjang oleh UMKM tadi, tentunya  tidak adil kalo UMKM tidak ditata dengan baik," ujar Dhany.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Pusat menjalin koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam rangka menertibkan perlintasan kereta api (KA) di Roxy Jalan KH Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat.

"Saya sudah minta untuk ditutup," kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Chaidir di Jakarta, Selasa (9/7).

Menurut dia seharusnya dalam perlintasan tersebut hanya pejalan kaki saja yang bisa lewat sedangkan kendaraan bermotor tidak boleh.

Oleh karena itu, Pemkot Jakarta Pusat akan melakukan penertiban melalui tiga pilar antara TNI dan Polri, serta Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah kemacetan dan penertiban kawasan.