Menhub minta eksportir lakukan aktifitas dari Tj Priok-Patimban

Satu hal harus kita lakukan adalah, kita harus sepakat untuk menjadikan Tanjung Priok dan Patimban jadi hub

Bandung (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta eksportir Indonesia melakukan aktifitas logistiknya dari pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Patimban (Jawa Barat) yang diproyeksikan sebagai hub logistik Indonesia.

Hal itu, kata Budi, demi menciptakan indeks logistik Indonesia yang memiliki skor 3,0 ke arah yang lebih baik, mengingat ekspor merupakan faktor penting dari terjadinya pertumbuhan perekonomian di suatu negara.

"Satu hal harus kita lakukan adalah, kita harus sepakat untuk menjadikan Tanjung Priok dan Patimban jadi hub. Saat itulah maka tak akan terjadi kita buat direct call ke Singapura atau Malaysia, melainkan langsung misal ke AS, China dan lainnya. Ini butuh satu kekompakqn dari kita," kata Budi di sela Seminar Nasional Peningkatan Kinerja Logistik Indonesia di Kampus ITB Bandung, Kamis.

Menurut Budi, penggunaan pelabuhan di negara tetangga dalam pengiriman barang sebelum ke negara tujuan memang menguntungkan dalam jangka pendek, akan tetapi jika menggunakan perspektif jangka panjang pola pikir itu harus diubah demi memajukan negara.

"Karena jumlah barang yang diekspor itu sangat banyak, salah satunya minerba. Kalau minerba mereka enggak bisa menyaingi kita, tapi kalau dalam hak kontainer kita harus pikirkan dalam-dalam," ujarnya.

Negara sendiri, kata Budi, telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan indeks logistik Indonesia yang saat ini memiliki skor skor total 3,0 atau berada di peringkat 61, yakni terus menggenjot terciptanya ekosistem logistik nasional (national logistics ecosystem/NLE) dengan simplifikasi proses bisnis layanan, kolaborasi platform antar penyedia jasa logistik, dan kemudahan pembayaran (single billing).

Salah satunya penerapan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan, bernama Indonesia Port Integration System (Inaportnet).

"Sampai 2023, telah ada 263 pelabuhan yang mengimplementasikan Inaportnet untuk mendukung NLE. Saat ini kami fokus untuk ekspor minerba seperti batubara, kemudian nanti ada nikel, bauksit dan lainnya. Itu menjadi faktor penyumbang pertumbuhan yang besar. Kami juga mengapresiasi yang dilakukan operator untuk mengkolaborasikan manajemen antar pelabuhan sehingga banyak kemajuan yang didapat," ujar dia.

Usaha menjadikan Tanjung Priok dan Patimban sebagai hub utama dalam aktivitas logistik oleh eksportir, kata Budi, harus terus didorong, termasuk dalam seminar nasional yang diikuti oleh operator, peneliti, regulator dan legislator itu.

Seminar logistik ini, kata Budi, harus bisa mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, mengingat volume keluar barang ke luar negeri dari pelabuhan Indonesia seperti Tanjung Priok, mengalami stagnasi, sementara pelabuhan di Singapura dan Malaysia mengalami peningkatan.

"Apa yang terjadi di Indonesia, semua pihak melakukan upaya agar indeks logistik menjadi lebih baik, menghasilkan suatu pertumbuhan, tapi memang ada tantangan-tantangannya. Karenanya seminar ini diharapkan bisa mengidentifikasi apa yang jadi masalah, sehingga kita punya dasar bagi kita membuat rekomendasi yang akan datang," tuturnya.

Dalam seminar itu, Ketua Pusat Pengkajian Logistik ITB Titah Yudistira mengungkapkan logistik berhubungan erat dengan tingkat kompetitif global, dan ketika biaya logistik semakin rendah, akan membuat Produk Domestik Bruto (PDB) satu negara semakin tinggi.

Karenanya, dia menilai perlu adanya usaha dari pemerintah baik saat ini maupun yang akan datang untuk perbaikan sistem logistik nasional, terlebih ke depan banyak program yang akan terpengaruh pada sistem logistik seperti makan siang gratis.

"Jika tidak ada perbaikan disparitas harga yang dipengaruhi oleh sistem logistik, program ke depan yakni makan gratis bergizi akan membebani APBN. Untuk itu kami menilai perlu adanya regulasi baru untuk pembaharuan cetak biru sislognas," ucapnya.

Sementara menurut Ketua Komisi V DPR 2014-2019 Fary Djemy Francis dengan biaya logistik yang masih tinggi, ia mengajak para peneliti termasuk di ITB untuk menemukan upaya yang bisa menjadi solusi bagi penurunan biaya logistik dengan menekan waktu tunggu yang akan menjamin pemerataan pembangunan.

"Jika perlu belajar dari Jepang, Uni Eropa, atau bahkan Filipina dengan waktu tempuh pelayaran rata-rata di bawah dua hari. Mungkin sangat efektif dan efisien jika memaksimalkan roro dan ropax. Mereka sudah membuktikan, kita bisa belajar dan dari situ menemukan model terbaik bagi peningkatan performa logistik kita," ucapnya.

Dalam seminar itu hadir juga perwakilan Bank Dunia, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kemenko Marvest, Bappenas, Pelindo dan mahasiswa.