Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi di Cianjur Kamis, mengatakan menjelang pilkada di setiap daerah di Indonesia, termasuk di Cianjur rentan terjadi politik uang, sehingga harus dihindari agar pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.
"Kegiatan Road Show Bus KPK, salah satunya adalah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi korban politik uang jangan karena uang Rp200 ribu sampai Rp500 ribu masyarakat menanggung beban selama lima tahun," katanya.
Baca juga: KPK gelar Roadshow Bus KPK sebarkan pendidikan dan pesan antikorupsi
Dalam kegiatan tersebut, kata dia, KPK bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka pengawasan pada pilkada termasuk dengan kepolisian dan kejaksaan karena mereka memiliki Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
KPK melalui platform Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID) juga menerima laporan dan sebagainya, meskipun di setiap daerah sudah memiliki Sentra Gakumdu untuk penanganan tindak pidana pemilu.
"Kewenangan KPK sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibatasi pada penyelenggara negara, aparat penegak hukum, kemudian orang-orang terkait dan minimal kerugian negara Rp1 miliar," katanya.
Sehingga, kata dia, pihaknya lebih fokus pada penyelenggara negara, tetapi dalam rangka mengedukasi masyarakat, KPK mencegah korupsi tidak melihat bahasa seluruh masyarakat diberikan edukasi untuk tidak melakukan perilaku korupsi.
"Tugas KPK mengedukasi masyarakat agar tidak juga terlibat dalam kasus korupsi terutama pada saat pilkada dengan politik uang. Kami akan menggelar kegiatan yang sama di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia," katanya.
Baca juga: KPK ajak masyarakat tolak pemberian uang di Pilkada 2024
Baca juga: Pemkab Wonosobo gelar pameran layanan publik dan UMKM dukung Bus KPK
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
