Kalau ada aturan tata niaganya, UMKM bisa dibina dengan lebih baik untuk mengarah ke hilirisasi.Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan instruksi tegas untuk mempercepat tata kelola niaga kratom, guna meningkatkan potensi ekspor produk pertanian Indonesia.
Moeldoko menegaskan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kratom sudah jelas yaitu berfokus pada manfaatnya.
Karena itu, ia menilai butuh percepatan dalam aspek pengelolaan tata niaga serta legalitas pada kratom untuk melindungi petani serta pelaku usaha dalam mengekspor kratom.
“Kalau ada aturan tata niaganya, UMKM bisa dibina dengan lebih baik untuk mengarah ke hilirisasi,” kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rapat Internal Presiden terkait Kebijakan dalam Penanganan, Pemanfaatan dan Perdagangan Kratom di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis.
Baca juga: BNN-BPOM sepakat kolaborasi temukan titik terang regulasi kratom
Kratom, yang dikenal secara ilmiah sebagai Mitragyna speciosa ini tidak banyak tumbuh di negara lain. Sementara itu di Kalimantan Barat misalnya, terhitung sekurangnya terdapat 44 juta pohon kratom tumbuh subur.
Moeldoko menilai perlu ada standardisasi dalam ekspor kratom agar tidak terjadi pengembalian kratom karena tidak sesuai dengan standar ekspor negara yang dituju.
“Kementerian Perdagangan atur standarnya, pastikan kratom itu tidak ada kandungan bakteri dan logam berat karena akan dilihat ke industri untuk ekspor. Jangan sampai ada yang di-reject,” ujar Moeldoko.
Baca juga: BNN RI minta kratom tetap tidak digunakan masyarakat selama masa riset
Dengan langkah proaktif ini, kata Moeldoko, pemerintah berkomitmen untuk mengeksplorasi potensi kratom secara maksimal serta memastikan pengembangannya sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan.
“Saya dan Pak Menteri Kesehatan menyetujui kratom tidak masuk kategori psikotropika,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Moeldoko dengan tegas meminta semua pihak yang terlibat agar tidak gegabah dalam menyikapi persoalan kratom.
“Arahan Presiden jelas, tonjolkan manfaatnya. Kita juga berikan solusi terbaik buat rakyat. Jangan kalau ada apa-apa yang ribet rakyat, kita ini pejabat, kalau enggak bisa apa-apa ya ngapain jadi pejabat” tegasnya.
Baca juga: KSP kawal perkembangan PSN jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi
Sejak Agustus 2022, Kantor Staf Presiden mengawal isu tata kelola dan tata niaga komoditas kratom di Indonesia. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi terkait penyelesaian persoalan kratom.
Rapat koordinasi kali ini dihadiri Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Karantina Pertanian.
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
