Wakil Ketua MPR ajak perempuan memahami politik jika ingin perubahan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak agar kaum perempuan memahami politik jika menginginkan perubahan yang lebih baik terhadap kesetaraan gender yang kerap menjadi tantangan para perempuan.

 

Jika menginginkan perubahan, menurutnya perempuan harus mau masuk ke dalam sistem secara aktif memahami politik. Saat ini, dia mengatakan bahwa ketimpangan gender masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan bangsa.

 

"Penyebab utamanya adalah patriarki, kita tidak bisa menafikan memang masih mengakar kuat di diri kita," kata Lestari saat berpidato pada Simposium Perempuan Pra-Kongres III Partai NasDem Untuk Bidang Politik di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis.

 

Walaupun begitu, menurutnya para pejuang kesetaraan gender bagi perempuan yang berada di luar sistem juga harus bergandengan tangan sebagai satu kesatuan demi terciptanya perubahan.

 

Dia mengatakan bahwa membangun kesetaraan gender itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun dia meyakini kebersamaan para perempuan akan bisa mewujudkan ketimpangan tersebut.

 

"Ketimpangan gender yang dibiarkan akan mengaburkan pemahaman lintas generasi tentang keberadaan perempuan, itulah yang menjadi tugas bagi kita untuk melakukan edukasi," katanya.

 

Sejauh ini, menurutnya catatan sejarah sudah menunjukkan betapa banyak perempuan di Indonesia yang telah memberikan contoh dalam meletakkan dasar-dasar kepemimpinan, mulai dari Ratu Shima sebagai penguasa Kerajaan Kalingga, hingga Ratu Kalinyamat yang berani melawan kolonialisme Portugis.

 

"Ini bisa menjadi panduan kita semua untuk menyelami jiwa dan semangatnya dan meneruskan untuk kita implementasikan bagi gerakan kita ke depan," kata dia.

Adapun simposium tersebut mengusung tema "Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di bidang politik di Indonesia". Kegiatan itu menghadirkan sejumlah tokoh perempuan, mulai dari Aktivis sosial Ita F Nadia, politisi Lita M Arifin, hingga pengusaha pemberdaya kelompok disabilitas Nicky Clara.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Layanan kesehatan inklusif harus diwujudkan
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kebaya alat diplomasi budaya untuk perdamaian dunia
Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Sistem perlindungan anak harus diperhatikan serius