Hal ini untuk mendorong administrasi dan penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Tolong pimpinan secara terbuka ungkapkan isu yang relevan pada proses pemilu dan proses administrasi kepemiluan. Termasuk masalah keamanan, kecurangan, kekurangan dalam administrasi dan teknis," kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, koordinasi yang terbuka dan mengedepankan transparansi harus terus ditumbuhkan di lingkungan kerja Bawaslu.
Oleh karena itu, dia meminta tidak ada kerja-kerja yang terhambat karena adanya ketidakpatuhan dan keterbukaan terkait administrasi.
Bagja menyampaikan ada kemungkinan saat pilkada banyak program dan pengawasan yang dilakukan.
"Kami harapkan kita bisa melakukan dukungan pada sekretariat dengan baik dan juga pihak sekretariat membantu teman-teman ketua dan anggota," jelas laki-laki kelahiran Medan itu.
Sementara itu, Inspektorat Utama (Irtama) Bawaslu Rini Wartini meminta selain memberikan dukungan administrasi dan teknis, kesekretariatan juga harus memberikan dukungan laporan pertanggungjawaban yang benar dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Saya berharap kira semua jajaran sekretariat memberikan dukungan administrasi dan teknis secara maksimal dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan," jelas Rini.
"Kegiatan yang disusun harus memperhatikan tahapan Pemilihan Tahun 2024 harap berdiskusi lebih awal antara komisioner dengan jajaran sekretariat sehingga saling terbuka dan diharapkan tidak ada saling curiga," pungkasnya.
Baca juga: Bawaslu ingatkan KPU ikuti putusan MA agar hemat anggaran
Baca juga: Bawaslu minta jajaran tangani pelanggaran pilkada secara profesional
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
