Pernyataan itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubu Raya, Herry Purwoko dalam siaran daring bertajuk “Teropong Bencana” Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Herry mengungkapkan sebagian besar lahan gambut dan mineral di Kubu Raya dalam keadaan kering termasuk sejumlah penampungan air yang ada, imbas dari tidak adanya hujan yang mengguyur daerah itu dalam 15 hari terakhir.
Pihaknya memperkirakan tinggi muka air tanah berada pada posisi 30-39 centimeter di bawah permukaan gambut. Terpaan angin yang kencang turut mengakibatkan kebakaran lahan di Kubu Raya tidak terhindarkan dan cenderung meluas.
Baca juga: Polda Jambi cek titik panas di perbatasan Jambi-Sumsel
Data inventaris dari Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kubu Raya mencatat setidaknya sudah lebih kurang seluas 30 hektare lahan gambut dan mineral terbakar sejak Jumat (19/7) sampai dengan Selasa (23/7).
“Merambat cepat setelah api di Kecamatan Kakap dan Limbung berhasil dikendalikan saat ini sudah sampai masuk Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya sebanyak empat titik api,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebelumnya telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2024.
Namun melihat kondisi di lapangan yang dalam lima hari sudah puluhan hektare yang terbakar maka, kata dia, status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan segera diterbitkan. Peningkatan status tersebut diharapkan bisa semakin memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan di Kubu Raya.
Dalam hal ini yang paling dibutuhkan adalah penambahan personel dan sarana prasarana untuk penyiraman air baik darat dan udara menggunakan helikopter, ataupun operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan demi membasahi lahan gambut dan mineral.
Baca juga: Petugas gabungan padamkan karhutla 37 hektare di Rokan Hilir
“Menurut analisa BMKG Kalimantan Barat berpotensi hujan pada 30 Juli mendatang potensi ini yang akan dimaksimalkan (kebakaran lahan) supaya tidak semakin meluas, menimbulkan dampak kepada masyarakat dan ekonomi,” kata dia.
Di sisi lain, ia menyebutkan untuk rencana jangka menengah pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini pihaknya merekomendasikan kepada Dinas Perkebunan dan Pertanian supaya memproduktifkan lahan kosong atau terlantar termasuk yang ada di dalam wilayah konsesi perusahaan industri.
Baca juga: Pembentukan peraturan desa jadi cara buat cegah karhutla di Aceh Barat
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
