Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyuarakan pentingnya penguatan mekanisme troika, khususnya untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) ASEAN guna membantu menyelesaikan krisis Myanmar.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam pertemuan troika antara Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun lalu, Laos sebagai ketua tahun ini, dan Malaysia selaku ketua ASEAN tahun berikutnya—di sela-sela Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) di Vientiane, Rabu.

“Troika ini dibentuk atas inisiatif Indonesia selama keketuaan kita tahun lalu di ASEAN. Pembentukan troika ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan atau kesinambungan upaya ASEAN agar dapat membantu Myanmar keluar dari krisis, khususnya melalui implementasi Five-Point Consensus,” tutur Retno dalam keterangan tertulisnya.

Retno memaparkan bahwa memburuknya situasi di Myanmar yang secara langsung berdampak besar bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, menegaskan perlunya poin-poin dalam konsensus tersebut untuk segera dijalankan.

“Saya juga menyampaikan kekhawatiran Indonesia mengenai meningkatnya kejahatan lintas batas, termasuk online scam dan penyelundupan obat-obat terlarang di kawasan. Aktivitas ilegal seperti ini sangat besar dampaknya bagi Asia Tenggara. Warga Asia Tenggara, termasuk WNI, banyak menjadi korban dari kegiatan kriminal ini,” kata dia.

Sementara guna merespons meningkatnya jumlah pengungsi di dalam negeri Myanmar, Retno menekankan perlunya memperbanyak jumlah bantuan kemanusiaan yang harus bisa menjangkau termasuk para pengungsi Rohingya.

“Komitmen kita untuk pengungsi Rohingya harus tetap dapat menjadi salah satu prioritas bagi ASEAN,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi oleh pihak siapapun di Myanmar.

Retno memaparkan sebuah data bahwa hingga saat ini, baru 12 persen kebutuhan bantuan kemanusiaan negara itu dapat dipenuhi.

“Oleh karena itu, saya ingatkan agar pendekatan efektif kepada negara-negara donor harus dilakukan. Saya juga menyampaikan agar ASEAN dapat bersinergi dan bekerja sama dengan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar guna memastikan penyaluran bantuan yang efektif dan aman,” kata menlu perempuan pertama Indonesia itu.

Selanjutnya, dia menggarisbawahi pentingnya dialog inklusif mengingat fakta bahwa saat ini, para pemangku kepentingan terkait yang berada di Myanmar belum memiliki kemauan untuk melakukan dialog inklusif.

Oleh karena itu, ujarnya, ASEAN perlu terus mempromosikan trust dan confidence building melalui pendekatan yang berimbang dan low-key.

ASEAN juga disebutnya harus terus membangun narasi yang konsisten sejalan dengan Konsensus Lima Poin guna memastikan kesatuan dan kredibilitas ASEAN, serta memperoleh dukungan internasional terhadap ASEAN dan juga terhadap konsensus.

Retno kemudian menyoroti peran aktif negara tetangga dan mitra kunci yang harus menjadi bagian yang terintegrasi dari upaya ASEAN, termasuk dalam mengatasi berbagai dampak dari krisis di Myanmar.

“Seperti tadi saya sebutkan munculnya kejahatan lintas batas online scam, penyelundupan obat terlarang, dan lain-lain. Dan terkait hal ini saya sampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan para Utusan Khusus untuk Myanmar,” kata dia.

Guna memperkuat mekanisme troika, Menlu RI mengusulkan agar para menlu yang terlibat menunjuk pejabat di bawah menteri untuk menindaklanjuti pertemuan troika tersebut.

Baca juga: Menlu: Indonesia terus berperan tangani isu Myanmar lewat troika
Baca juga: Indonesia-Laos-Malaysia jalankan mekanisme troika untuk isu Myanmar

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024