Pembentukan peraturan desa jadi cara buat cegah karhutla di Aceh Barat

Sosialisasi sudah berulang kali kami lakukan tapi belum begitu efektif

Jakarta (ANTARA) - Pembentukan peraturan tingkat pemerintah desa menjadi cara yang dinilai cukup strategis untuk memaksimalkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tahun 2024.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronald Neldiansyah dalam siaran daring bertajuk “Teropong Bencana” Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diikuti di Jakarta, Rabu.

Ronald menjelaskan bahwa dengan adanya pembentukan peraturan desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga desa itu sendiri maka akan semakin meningkatkan kesadaran mereka menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran.

Pihaknya menilai tidak bisa dipungkiri kelalaian atau kesengajaan manusia menjadi faktor penyebab peristiwa Karhutla selain dari adanya anomali iklim yakni ketiadaan hujan dalam waktu lama dan menyebabkan kekeringan tahun ini.

Selain itu pembentukan peraturan desa juga dinilai dapat lebih memudahkan Pemerintah Kabupaten melalui BPBD Aceh Barat untuk memberikan asesmen kepada masyarakat karena tidak perlu ada persetujuan legislatif maupun naskah akademis.

"Sosialisasi sudah berulang kali kami lakukan tapi belum begitu efektif maka keguyuban warga desa/ kampung kita berdayakan untuk masalah Karhutla yang sudah mulai sering melanda Aceh Barat," kata dia.

Data inventaris Tim Pengendalian Operasi BPBD Aceh Barat mencatat sampai dengan 23 Juli 2024 ada sekitar 9,6 hektare luas hutan dan lahan mineral yang terbakar.

Dari jumlah tersebut yang kebakarannya masih berlangsung sampai saat ini sekitar 2,3 hektare atau 72 persen, sementara lahan sisanya sudah berhasil dipadamkan.

Titik api Karhutla di antaranya berada di Desa Peunaga Cut Ujong, Gunong Kleng (Kecamatan Meureubo), Desa Suak Nie (Kecamatan Johan Pahlawan) beberapa sudah berhasil dikendalikan dan yang terbaru sebanyak tiga titik dalam wilayah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Samatiga.

Untuk itu, Ronald memastikan bahwa tim petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI/Polri, KPH, Manggala Agni, dan regu pemadam api perusahaan terus melakukan langkah pengendalian dan pemadaman Karhutla dilengkapi dengan belasan peralatan seperti mesin penyedot air dan sejenisnya.

Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa Karhutla di Aceh Barat namun kerusakan ekologis menjadi kerugian yang besar dan api Karhutla juga mengancam kawasan strategis nasional proyek PLTU 3,4,1 dan 2 karena jarak lokasinya yang cukup berdampingan.

"Secara ekonomi masyarakat mengalami kerugian total sekitar Rp100 juta lebih karena kelapa sawit mereka turut terbakar," katanya.