Namun, dia mengusulkan agar barang impor yang dipindahkan ke luar Jawa bukan berupa bahan baku karena dikhawatirkan menghambat produksi UMKM.
"Ini untuk barang-barang konsumen saja. Langkah ini bagus supaya masih ada ongkos. Itu kan kebijakan non tarif yang boleh," ujarnya.
Teten mengatakan pemindahan jalur masuk barang impor ke luar Jawa akan membantu meningkatkan ongkos logistik bagi produk impor sehingga harganya akan menjadi lebih mahal. Langkah ini, menurutnya, akan membuat produk-produk lokal lebih kompetitif di pasar domestik.
Selain itu, Menkop UKM Teten juga menyinggung tentang potensi pemindahan ini untuk meningkatkan muatan di tol laut di Indonesia Timur. Ia berharap ini dapat membantu menghidupkan ekonomi di daerah tersebut.
Usulan untuk memindahkan pintu masuk barang impor ke luar Pulau Jawa pertama kali disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (19/7). Ia mengatakan pihaknya dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah sepakat untuk membahas masalah ini dalam rapat terbatas dengan presiden.
Namun, ia belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan pemindahan pelabuhan pintu masuk tersebut, sebab rencana ini masih dalam tahap usulan.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Impor Ilegal sebagai upaya untuk membendung peredaran barang-barang impor ilegal dalam negeri.
Ada tujuh komoditas yang menjadi prioritas Satgas Impor Ilegal, yakni tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik dan kosmetik.
Satgas tersebut melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Satgas telah bekerja penuh mulai pekan ini dan akan berlaku hingga akhir tahun.
Baca juga: Menperin: Usulan jalur impor baru bantu pacu perekonomian
Baca juga: Menperin ungkap kawasan berikat dan PLB jadi pintu masuk impor ilegal
Baca juga: Ganjar harap Sulut jadi pintu keluar masuk ekspor-impor wilayah utara
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
