Laksamana Angkatan Laut warga negara keturunan Tionghoa yang mendapat gelar pahlawan nasional serta Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 November 2009 itu pantas menjadi salah satu nama KRI di negara ini,"Palembang (ANTARA News) - Salah satu peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat menyatakan Laksamana Angkatan Laut John Lie Tjeng Tjoan alias Jahja Daniel Dharma pantas menjadi nama kapal perang Republik Indonesia atau KRI.
"Laksamana Angkatan Laut warga negara keturunan Tionghoa yang mendapat gelar pahlawan nasional serta Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 November 2009 itu pantas menjadi salah satu nama KRI di negara ini," kata mantan KSAD Pramono Edhie Wibowo melalui siaran pers Media Center Pramono Edhie Wibowo yang diterima Antara di Palembang, Kamis.
Melihat fakta darma baktinya tersebut, secara pribadi Pramono menyatakan dukungannya terhadap wacana pengabadian nama John Lie di salah satu KRI "multi role light frigate-MRLF" yang baru dibeli TNI Angkatan Laut.
Dia menjelaskan, John Lie yang dijuluki "The black speed boat" ini pensiun pada tahun 1967 sebagai Laksamana Angkatan Laut berbintang dua.
John Lie dan seluruh warga negara Indonesia yang memberikan darma bakti kepada bangsa dan negara ini layak diabadikan dalam penamaan KRI.
Latar belakang suku dan agama bukan alasan dalam menilai kepahlawananan sesorang.
"John Lie adalah contoh bagaimana seseorang yang berasal dari keluarga kaya minoritas memutuskan bergabung dengan Angkatan Laut untuk menumpas kelompok separatis Maluku demi mempertahankan eksistensi Republik Indonesia," ujar Edhie.
Menurut dia, tiga unit kapal "multi role light frigate-MRLF yang baru dibeli TNI-AL rencananya masing-masing akan dinamakan KRI Bung Tomo, KRI Usman Harun, dan KRI John Lie.
"Penamaan John Lie sebagai nama salah satu KRI sangat tepat, saya harap dapat memberikan contoh dan motivasi kepada seluruh warga Indonesia akan kecintaan dan pengorbaan seseorang demi mempertahankan kesatuan bangsa dan negara," katanya. (*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
