Jakarta (ANTARA News) - Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengimbau, agar PKB harus mawas diri (introspeksi) dan koreksi lantaran sejak didirikan pada 1998 tidak pernah sepi dari konflik internal yang mengancam keutuhannya."Jika selalu terjadi konflik, tentu ada yang salah dalam pengelolaan partai. PKB harus melakukan introspeksi dan koreksi," kata Saifullah, yang juga Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, di Jakarta, Selasa.Dalam konflik PKB pasca-Muktamar II Semarang, Saifullah awalnya termasuk dalam kelompok penentang muktamar itu ,dan selanjutnya terlibat dalam Muktamar II Surabaya yang menghasilkan kepengurusan PKB di bawah pimpinan Choirul Anam.Namun, Saifullah akhirnya mengambil jarak dengan kubu Anam dan menggalang poros tengah yang bertujuan mendorong terjadinya rekonsiliasi (islah) antara dua PKB. Alasannya, menurut dia, jika konflik internal terus berlanjut, maka pihak yang paling dirugikan adalah konstituen PKB yang jumlahnya lebih dari 10 juta orang.Menanggapi Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, tertanggal 11 September 2006 yang menganulir pendaftaran kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar II Surabaya, sehingga pemerintah mengakui DPP PKB hasil Muktamar II Semarang, Saifullah berharap, keluarnya putusan itu disikapi secara arif. "Sebaiknya masing-masing pihak mengendapkan dulu persoalan itu. Jika masih menginginkan PKB tetap besar dan saya berharap PKB tetap besar, maka diperlukan kebersamaan. Kebersamaan ini perlu dibangun, masih ada waktu," katanya.Yang jelas, kata Saifullah, di masa mendatang PKB, siapapun yang memimpin, harus kembali ke pangkuan para kiai, karena kelahiran dan kebesaran PKB tidak bisa dilepaskan dari peran kiai. Konflik internal "babak kedua" yang melanda PKB, menurut Saifullah, akibat tidak diabaikannya nasehat para kiai.Koflik "babak pertama" PKB terjadi tidak lama setelah lengsernya tokoh sentral partai itu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dari kursi kepresidenen pada 2001. Saat itu Ketua Umum PKB Mathori Abdul Djalil dianggap melanggar dan menyalahi ketentuan partai, sehingga diberhentikan dari jabatannya. Mathori melawan, dan PKB pun dilanda konflik internal yang berlangsung selama tiga tahun. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
