Kemendikbudristek: Kurikulum Merdeka kurangi kesenjangan pendidikan

Jakarta (ANTARA) -

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek mengatakan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar terbukti mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Dalam rilis yang disiarkan oleh Kemendikbudristek di Jakarta, Rabu, Kepala BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyampaikan pernyataan tersebut dalam paparannya pada Forum on Education and Learning Transformation (FELT) Indonesia bekerja sama dengan Article 33 Indonesia.

“Ketimpangan pendidikan bisa kita perangi sehingga berkurang. Kita bisa melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sekaligus mengurangi kesenjangan, seperti yang dilakukan Kemendikbudristek, ” ujarnya.

Anindito pun memaparkan sejumlah kebijakan utama yang telah diterapkan Kemendikbudristek guna meningkatkan pemerataan pendidikan.

“Kami melakukan distribusi sumber daya yang jauh lebih afirmatif melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta kontekstualisasi kurikulum melalui Kurikulum Merdeka,” imbuhnya.

Selain itu, ia menyebutkan Kemendikbudristek juga telah memberikan akses pengembangan guru yang lebih demokratis melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), menetapkan target kompetensi literasi dan numerasi yang diukur melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan, serta desegregasi melalui zonasi.

Berdasarkan data PISA tahun 2015 dan tahun 2022 atau tahun sebelum dan sesudah berlangsungnya kebijakan PPDB, pihaknya melihat ada penambahan keragaman sosial ekonomi di dalam tiap-tiap sekolah serta kemiripan level sosial ekonomi antarsekolah.

“Kontribusi sosial ekonomi terhadap prestasi juga berkurang. Dengan kata lain, latar belakang sosial ekonomi murid menjadi prediktor lebih lemah terhadap prestasi mereka, dan ini merupakan indikator meningkatnya keadilan dalam pendidikan,” katanya.

Menutup paparannya, Anindito menyatakan Merdeka Belajar secara implementasi sudah berjalan sesuai kebutuhan meskipun masih harus terus melakukan berbagai penyesuaian.

“Merdeka Belajar is the right direction. Secara nasional, perbaikannya sangat terlihat, tetapi kita perlu melakukan beberapa hal yang lebih terfokus pada sekolah dan kelompok-kelompok yang tertinggal, sehingga mereka mendapatkan manfaat lebih dari kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Kemendikbudristek perkuat kualitas dikti lewat dua buku pedoman baru

Baca juga: Nadiem sebut kepemilikan bersama kunci sukses Gerakan Merdeka Belajar