Ketua BKSAP DPR ajak parlemen negara ASEAN fokus isu pertanian

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengajak para anggota parlemen di ASEAN untuk lebih fokus pada isu pertanian sehingga petani dapat lebih berdaya.

”Produksi tani terus menerus turun, dan kontribusi sektor kehutanan, pertanian dan perikanan kepada PDB berkurang 3,54 persen (year on year/yoy) pada kuartal pertama tahun 2024,” kata Fadli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya pada pertemuan multipihak ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Badan Pangan Dunia (Food Agricultural Organization/FAO), dan International Institute Sustainable Development (IISD) di Bali, Rabu, dalam isu memperkuat peran parlemen untuk ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture and Forestry Sectors (ASEAN RAI).

Menurut dia, isu tani perlu menjadi fokus karena realitanya kesejahteraan petani belum terjamin sepenuhnya. Dia menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penghasilan petani skala kecil saat ini berada di angka Rp5,23 juta per tahun, sedangkan petani lainnya Rp22,9 juta per tahun.

"Di sisi lain, tekanan demografi bertambah untuk penyediaan pangan, 280 juta jiwa rakyat Indonesia membutuhkan pangan tiga kali sehari. Pada saat yang sama, perubahan iklim yang berpengaruh pada cuaca ekstrem dan pasokan air, mempengaruhi kondisi pertanian," kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.

Dia lantas menuturkan sejumlah catatan HKTI untuk sektor pertanian yang telah didiskusikan pada awal tahun, di antaranya menyangkut pentingnya petani, pekebun, dan peternak untung hingga 30 persen.

“Nilai Tukar Petani kita baru 112,46 pada 2023. Ini perlu ditingkatkan, dan untuk itu, pupuk, bibit, pakan ternak perlu ada,” ucapnya.

Dia juga menyarankan perlunya sebuah undang-undang omnibus untuk sektor pertanian mengingat saat ini legislasi dalam isu dan sektor terkait sangat beragam.

Selain itu, kata dia, fungsi Kementerian Pertanian perlu diperkuat dengan menggabungkan urusan lainnya yang saat ini ada di sejumlah kementerian/lembaga.

“Urusan pertanian perlu menjadi urusan wajib di daerah sebagai langkah afirmasi ke sektor pertanian,” ujarnya.

HKTI, lanjut dia, menyoroti perlunya regenerasi petani agar kaum muda tertarik terjun menjadi petani sebab berdasarkan data yang diperolehnya petani milenial di Indonesia baru sekitar 21 persen.

“Oleh karenanya pertanian perlu dikemas menarik agar memikat anak muda. Jika tidak kita akan mengalami kelangkaan petani dalam beberapa dekade ke depan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa HKTI menyambut baik sejumlah program Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni food estate, makanan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan air, ketersediaan bibit pupuk dan pakan ternak langsung ke petani, hingga lumbung pangan di desa, daerah dan nasional, sebagai upaya substantif memperkuat politik pertanian.

“Jika berjalan dengan baik, program makanan bergizi gratis misalnya, tak hanya mengatasi stunting, tapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan bisnis lokal, peningkatan peran koperasi, dan peningkatan peran petani lokal,” paparnya.

Fadli menilai ASEAN-RAI dapat menjembatani upaya-upaya untuk transformasi pertanian menuju agribisnis, bersamaan dengan peningkatan investasi untuk isu pertanian yang perlu dilakukan.

“Panduan tersebut bermanfaat mendasar tidak hanya untuk sektor-sektor pertanian tetapi juga pada tata kelola nasional. Semoga melalui forum ini, parlemen dapat secara konkret mendukung upaya penguatan iklim pendukung bagi tata kelola pertanian dan bisnis petani ke depan,” kata dia.
Baca juga: BKSAP DPR RI: Kita perlu peta jalan komprehensif untuk mengawal laut
Baca juga: BKSAP DPR harap Jokowi wujudkan kesepakatan ekonomi dengan Uni Eropa
Baca juga: Waka BKSAP paparkan bahasan soal Pembangunan Berkelanjutan saat ke PBB